KELANJUTAN AKSI BUBARKAN DPR

KELANJUTAN AKSI BUBARKAN DPR

Berdasarkan laporan media terkini, tuntutan untuk membubarkan DPR yang mengemuka dalam demonstrasi 30 Agustus 2025 dan hari-hari sebelumnya, menghadapi tantangan besar dari sisi konstitusi dan hukum.

Berikut adalah rangkuman dari berita dan analisis yang ada:

1. Desakan dan Kelanjutan Aksi

·         Aksi Solidaritas Nasional: Demonstrasi pada 30 Agustus 2025 merupakan puncak dari serangkaian unjuk rasa yang dimulai sejak 25 Agustus. Aksi ini tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi juga meluas ke berbagai kota besar lain seperti Surabaya, Makassar, dan Padang. Tuntutan utama, yang awalnya soal gaji dan tunjangan anggota DPR, berkembang menjadi seruan untuk reformasi total terhadap lembaga legislatif.

·         Tuntutan Berlanjut: Aksi demonstrasi diperkirakan akan terus berlanjut. Serikat buruh dan mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka, termasuk soal reformasi kepolisian dan keadilan bagi korban kekerasan aparat, tidak dipenuhi.

2. Tantangan Hukum dan Konstitusi

·         Tidak Ada Dasar Hukum: Para ahli hukum tata negara, seperti Mahfud MD, menegaskan bahwa pembubaran DPR tidak memiliki dasar hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dalam sistem presidensial, DPR dan Presiden memiliki kedudukan yang setara dan saling mengawasi. Presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan DPR.

·         Risiko Demokrasi: Pembubaran DPR dianggap sebagai langkah yang sangat berisiko dan bisa mengancam fondasi demokrasi. Lembaga ini, meski dikritik, merupakan representasi suara rakyat. Jika dibubarkan secara inkonstitusional, akan terjadi kekosongan kekuasaan legislatif yang bisa memicu kekacauan politik.

3. Respons Pemerintah dan DPR

·         Pernyataan Presiden: Presiden Prabowo Subianto menanggapi situasi ini dengan mengendus adanya upaya makar di balik demonstrasi. Ia memerintahkan aparat TNI dan Kepolisian untuk menindak tegas tindakan anarkis, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum.

·         Reaksi Internal DPR: Di internal DPR, beberapa anggota, seperti Ahmad Sahroni dari Fraksi NasDem, telah diganti dari posisi pimpinan komisi sebagai respons atas pernyataan kontroversial yang memicu kemarahan publik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk meredam amarah masyarakat.

·         Sikap Fraksi dan Partai Politik: Fraksi-fraksi dan partai politik di DPR belum menunjukkan sinyal akan merespons tuntutan pembubaran secara serius. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan memproses masalah melalui mekanisme yang sudah ada.

Secara keseluruhan, meskipun desakan untuk membubarkan DPR sangat masif, realitas politik dan konstitusi Indonesia membuat tuntutan tersebut hampir mustahil untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Fokus selanjutnya diperkirakan akan bergeser pada tuntutan reformasi internal DPR dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan aparat yang terjadi selama demonstrasi.