DESAKAN MUNDUR KAPOLRI

DESAKAN MUNDUR KAPOLRI

Berdasarkan pemberitaan terkini dari berbagai media di Indonesia, desakan mundur terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat ini memang menguat. Desakan ini muncul setelah serangkaian insiden kekerasan aparat yang terjadi dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah.

Berikut adalah ringkasan poin-poin penting yang diberitakan media:

·         Penyebab Desakan: Pemicu utama desakan ini adalah tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, yang terlindas mobil taktis (rantis) Brimob. Peristiwa ini terjadi di tengah kerusuhan demonstrasi di Jakarta. Insiden ini dianggap sebagai bukti kegagalan kepolisian dalam menangani aksi massa secara humanis dan profesional.

·         Pihak yang Mendorong Mundur: Desakan ini datang dari berbagai elemen masyarakat, terutama koalisi masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia (HAM), dan organisasi-organisasi seperti Jaringan GUSDURian. Mereka menilai bahwa Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang dilakukan oleh anggotanya.

·         Tanggapan Kapolri: Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi desakan ini dengan menyatakan bahwa jabatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Ia menegaskan, "Kita prajurit, kapan saja siap," yang mengisyaratkan kesiapannya untuk mundur jika Presiden mengambil keputusan tersebut. Kapolri juga telah memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri untuk memproses tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

·         Reaksi dan Kritik Lain:

o    Beberapa pihak menilai respons Kapolri dan pimpinan Polri lainnya sebagai bentuk arogansi dan kurangnya empati terhadap publik.

o    Kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi juga menjadi sorotan. Kapolri telah memerintahkan untuk memburu aktor intelektual dan pihak yang membiayai aksi-aksi anarkis tersebut.

o    Presiden Prabowo Subianto juga telah menanggapi situasi ini. Ia memerintahkan Kapolri untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa bagi anggota Polri yang menjadi korban dalam kerusuhan dan menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap tindakan anarkis.

Secara umum, media memberitakan bahwa insiden tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan memicu seruan untuk reformasi yang lebih mendalam di tubuh kepolisian.