Kondisi Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Hingga Akhir Agustus 2025

 Ringkasan Eksekutif

 Perekonomian Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) hingga akhir Agustus 2025 menunjukkan fondasi yang relatif solid, meskipun dengan laju pertumbuhan yang moderat dan beberapa tantangan struktural. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekonomi Sumbar pada triwulan II 2025 tercatat positif, didukung oleh pertumbuhan di berbagai lapangan usaha dan konsumsi rumah tangga yang terjaga. Namun demikian, laju pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional.

Kota Padang, sebagai ibu kota provinsi, terus memegang peranan krusial sebagai pusat gravitasi ekonomi, menyumbang lebih dari seperempat total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Kinerja ekonomi di Padang menunjukkan stabilitas yang lebih baik, terutama tercermin dari tingkat inflasinya yang menjadi yang terendah di Sumbar. Meskipun demikian, terdapat anomali yang signifikan di mana Padang menghadapi tantangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi, mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah provinsi dan kota telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menstimulasi ekonomi, seperti percepatan proyek-proyek infrastruktur besar dan masifnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap penyebab perlambatan yang teridentifikasi, yaitu efisiensi anggaran pemerintah pusat dan terbatasnya pembangunan. Secara sosial, tingkat kemiskinan di Sumbar mengalami penurunan, dan ketimpangan pendapatan relatif rendah, menunjukkan adanya pemerataan ekonomi yang terjaga meskipun tantangan ketenagakerjaan masih menjadi isu utama. 

1. Tinjauan Makroekonomi Provinsi Sumatera Barat (Hingga Agustus 2025)

 1.1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Berdasarkan Data BPS

 Perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada triwulan II 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun dengan laju yang melambat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menurut rilis resmi BPS pada tanggal 5 Agustus 2025, perekonomian Sumbar tumbuh sebesar 3,94 persen secara tahunan (year-on-year) jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024.¹ Kinerja ini didorong oleh pertumbuhan musiman, di mana secara triwulanan (

quarter-on-quarter), ekonomi tumbuh 1,52 persen, membalikkan kontraksi sebesar -0,11 persen yang terjadi pada triwulan I 2025.¹

Meskipun menunjukkan tren pemulihan dari triwulan sebelumnya, pertumbuhan 3,94 persen ini mengindikasikan adanya perlambatan laju ekonomi. Angka ini berada di bawah pertumbuhan tahunan yang tercatat pada triwulan I 2025 sebesar 4,55 persen dan bahkan lebih lambat dari pertumbuhan triwulan II tahun 2024 yang mencapai 4,71 persen.¹ Kepala BPS Sumbar, Sugeng Arianto, menjelaskan bahwa perlambatan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta terbatasnya pembangunan infrastruktur di daerah.³ Meskipun demikian, kinerja ini tetap dianggap positif mengingat dinamika ekonomi global yang penuh tantangan.

Ikhtisar perbandingan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Sumatera Barat selama dua triwulan pertama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Ekonomi	Triwulan I 2025	Triwulan II 2025
Pertumbuhan PDRB (YoY)	4,55% 1	3,94% 1
Pertumbuhan PDRB (QoQ)	-0,11% 1	1,52% 1

 1.2. Kinerja Sektoral Berdasarkan Sisi Produksi dan Pengeluaran

 Analisis lebih mendalam pada sisi produksi (lapangan usaha) mengungkapkan pendorong utama di balik pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan II 2025. Sektor Informasi dan Komunikasi (Infokom) mencatat pertumbuhan paling signifikan sebesar 9,51 persen dan memberikan andil pertumbuhan tertinggi terhadap total PDRB provinsi, yaitu sebesar 0,87 persen.² Temuan ini sangat penting karena menunjukkan pergeseran struktural ekonomi Sumatera Barat. Secara historis, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB ⁴, namun kini sektor jasa, khususnya Infokom, telah muncul sebagai sumber pertumbuhan utama. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang provinsi untuk bertransformasi menuju ekonomi berbasis jasa.

Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mempertahankan peran pentingnya, menyumbang andil pertumbuhan sebesar 0,85 persen.¹ Ini menegaskan bahwa sektor tradisional tetap vital, meskipun laju pertumbuhan relatifnya mungkin tidak secepat sektor jasa. Kontributor signifikan lainnya adalah Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang berandil sebesar 0,61 persen.¹

Dari sisi pengeluaran, pergerakan ekonomi pada triwulan II 2025 didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan andil sebesar 0,47 persen.¹ Selain itu, kinerja ekspor luar negeri juga memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan, terutama didorong oleh kenaikan volume ekspor dan harga komoditas utama non-migas, seperti

Crude Palm Oil (CPO) di pasar global.² Ketergantungan pada konsumsi domestik dan komoditas ekspor ini mengindikasikan bahwa perekonomian Sumbar masih sensitif terhadap fluktuasi harga global dan tren pengeluaran masyarakat.

Tabel berikut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Sumbar: 

Lapangan Usaha	Andil Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2025 (YoY)
Informasi dan Komunikasi	0,87% 1
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,85% 1
Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi	0,61% 1
Ekspor Luar Negeri	0,39% 1
Konsumsi Rumah Tangga	0,47% 1

 1.3. Posisi dan Peringkat Nasional

 Secara nasional, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen secara tahunan.¹ Dengan pertumbuhan sebesar 3,94 persen, kinerja perekonomian Sumatera Barat berada di bawah rata-rata nasional. Analisis ini menempatkan Sumatera Barat di luar jajaran provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yang didominasi oleh wilayah-wilayah yang mengandalkan sektor-sektor spesifik seperti hilirisasi mineral (Maluku Utara dengan pertumbuhan 32,09% dan Sulawesi Tengah dengan 7,95%) dan pertambangan (Kalimantan Timur).⁶

Kesenjangan pertumbuhan ini menyoroti perlunya Sumatera Barat untuk menemukan dan mengoptimalkan mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan sektor-sektor tradisional atau fluktuasi harga komoditas global. Berada di bawah rata-rata nasional menunjukkan bahwa tantangan struktural yang dihadapi Sumbar memerlukan formulasi kebijakan yang lebih strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat regional dan nasional.

 2. Dinamika Perekonomian Kota Padang: Pusat Pertumbuhan Regional
 2.1. Kontribusi Perekonomian dan Target Pembangunan

 Sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang memainkan peran sentral dalam perekonomian Sumatera Barat. Berdasarkan survei BPS, Padang menyumbang kontribusi signifikan sebesar 25,34 persen terhadap total PDRB provinsi, menjadikannya daerah dengan kontribusi terbesar, jauh di atas daerah lain seperti Kabupaten Agam (8,42%) atau Padang Pariaman (8,07%).⁹

Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah menetapkan target pembangunan yang ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Target ini mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 7,09 persen dari basis 4,65 persen pada tahun 2024, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 85,92 persen, dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 3,37 persen.¹⁰ Namun, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan data dalam target pertumbuhan. Sumber lain menyebutkan bahwa Pemko Padang menargetkan pertumbuhan sebesar 5,1 persen dalam revisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025.¹² Perbedaan ini dapat diartikan sebagai penyesuaian strategis di mana target 7,09 persen merupakan visi jangka panjang dalam RPJMD, sementara 5,1 persen adalah target yang lebih realistis dan spesifik untuk tahun anggaran 2025, yang mencerminkan respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi terkini. 

2.2. Kinerja Inflasi dan Pengaruhnya

 Kinerja inflasi di Kota Padang menunjukkan stabilitas yang mengesankan hingga Agustus 2025. Menurut data BPS, inflasi bulanan (month-to-month - MoM) di Padang tercatat sebesar 0,35 persen.¹³ Angka ini adalah yang terendah di antara kabupaten/kota di Sumatera Barat, jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tertinggi yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat (1,01%).¹³

Secara tahunan (year-on-year), inflasi di Padang tercatat sebesar 2,32 persen, dan secara tahun berjalan (year-to-date) sebesar 2,53 persen.¹³ Kinerja ini menempatkan Padang di posisi yang lebih stabil dibandingkan dengan rata-rata inflasi provinsi Sumbar yang tercatat 0,52 persen MoM pada Agustus 2025, didorong terutama oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.¹³ Komoditas utama penyumbang inflasi di tingkat provinsi adalah bawang merah, tomat, beras, dan ikan segar.⁵ Tingkat inflasi yang rendah di pusat ekonomi seperti Padang sangat krusial karena membantu menjaga daya beli masyarakat perkotaan dan menstabilkan perputaran roda ekonomi di pusat perdagangan dan logistik utama provinsi.

Perbandingan antara tingkat inflasi di Kota Padang dan rata-rata Provinsi Sumatera Barat pada Agustus 2025 disajikan dalam tabel berikut: 

Indikator Inflasi (Agustus 2025)	Kota Padang	Provinsi Sumbar
Bulanan (MoM)	0,35% 13	0,52% 13
Tahunan (YoY)	2,32% 13	2,89% 13
Tahun Berjalan (YTD)	2,53% 13	2,59% 13

 

3. Analisis Sektoral, Investasi, dan Kebijakan Pendorong Pertumbuhan

 3.1. Sektor Unggulan dan Pemicu Pertumbuhan

 Sektor ekonomi Sumatera Barat menunjukkan adanya transisi yang dinamis. Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara historis menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB ⁴, data terbaru menunjukkan bahwa sektor Informasi dan Komunikasi (Infokom) telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II 2025.¹ Hal ini menunjukkan adanya potensi pergeseran dari ketergantungan pada sektor primer menuju sektor jasa yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Tren ini, jika terus berlanjut, dapat membantu diversifikasi ekonomi provinsi dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga komoditas global. 

3.2. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Pendorong UMKM

 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memainkan peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat UMKM. Hingga triwulan I tahun 2025, total penyaluran KUR di Sumatera Barat mencapai Rp1,969 Triliun, menjangkau 33.801 pelaku UMKM.¹⁵ Kota Padang tercatat sebagai daerah dengan penyaluran KUR terbesar di provinsi, sebesar Rp266,3 Miliar kepada 4.289 pelaku usaha.¹⁵

Distribusi penyaluran KUR didominasi oleh dua sektor utama: Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (44,55%) serta Perdagangan Besar dan Eceran (41,27%).¹⁵ Penyaluran masif di sektor pertanian menunjukkan bahwa program KUR menjadi alat strategis pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan sektor yang pekerjanya sebagian besar merupakan pekerja non-upah dan cenderung mengalami perlambatan.⁴ Ini adalah contoh nyata bagaimana intervensi kebijakan finansial dapat menjadi penopang bagi sektor tradisional yang menghadapi tantangan struktural. 

3.3. Dampak Proyek Strategis Infrastruktur

 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfokuskan kebijakan ekonominya pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan.¹⁶ Strategi ini merupakan respons langsung terhadap penyebab perlambatan yang diidentifikasi oleh BPS. Beberapa proyek strategis yang menjadi sorotan hingga 2025 adalah peresmian Jalan Tol Padang–Sicincin, yang telah menyelesaikan konstruksi dan siap beroperasi, serta dimulainya pembangunan (

groundbreaking) Flyover Sitinjau Lauik.¹⁷ Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga telah mengesahkan 14 proyek strategis lainnya dengan total nilai lebih dari Rp206 Miliar.¹⁸ Percepatan proyek-proyek ini diharapkan dapat menciptakan efek berganda (

multiplier effect) yang signifikan, menarik investasi, dan pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Kondusifnya iklim investasi di Padang juga terlihat dari laporan Pemko Padang yang mencatat kenaikan realisasi investasi yang signifikan pada tahun 2024, melebihi target nasional. Peningkatan ini mencerminkan optimisme investor terhadap prospek ekonomi di ibu kota provinsi.¹⁹ 

4. Potret Sosial Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Data BPS

 4.1. Kondisi Ketenagakerjaan dan Pengangguran

 Meskipun secara ekonomi Padang merupakan pusat dominan di Sumatera Barat, tantangan di bidang ketenagakerjaan masih menjadi isu krusial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang tercatat sebesar 9,88 persen pada tahun 2024, meskipun angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.²⁰ Data lain bahkan menyebutkan TPT yang lebih tinggi, mencapai 11,69 persen.²¹ Meskipun Pemko Padang menargetkan penurunan TPT menjadi 9,6 persen pada tahun 2025 ¹², tingginya angka pengangguran di pusat ekonomi provinsi ini menimbulkan sebuah paradoks.

Tingginya TPT di Kota Padang dapat mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dengan kebutuhan pasar. Pertumbuhan pesat di sektor-sektor tertentu, seperti Infokom, mungkin tidak secara langsung menyerap banyak tenaga kerja atau membutuhkan keterampilan yang sangat spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. 

4.2. Kondisi Kesejahteraan: Kemiskinan dan Ketimpangan

 Dari sisi kesejahteraan, kondisi masyarakat Sumatera Barat menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk miskin di provinsi ini mengalami penurunan menjadi 312,35 ribu orang per Maret 2025, atau setara dengan 5,35 persen dari total populasi, sebuah perbaikan dari September 2024.²²

Selain itu, tingkat pemerataan pendapatan di Sumatera Barat tergolong sangat baik. Ini tercermin dari angka Rasio Gini (Gini Ratio) provinsi yang sangat rendah. Pada Maret 2025, Gini Ratio Sumbar tercatat sebesar 0,283, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 0,375.²³ Gini Ratio yang rendah ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Sumatera Barat relatif merata.

Kombinasi antara Gini Ratio yang rendah dan TPT yang tinggi di Kota Padang menggambarkan tantangan ekonomi yang kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi bukanlah ketidakmerataan pendapatan, melainkan kurangnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Masyarakat cenderung memiliki akses yang merata terhadap sumber daya, namun tidak semua memiliki kesempatan kerja yang optimal, terutama di pusat ekonomi perkotaan. 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

 5.1. Kesimpulan

 Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang hingga akhir Agustus 2025 berada dalam kondisi pertumbuhan yang positif. Namun, laju pertumbuhan ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah rata-rata nasional. Sektor Informasi dan Komunikasi telah muncul sebagai pendorong pertumbuhan utama, menandakan adanya pergeseran struktural dari ketergantungan tradisional pada sektor pertanian. Kota Padang memegang peran vital sebagai pusat ekonomi, menunjukkan stabilitas harga yang baik, namun juga menghadapi tantangan signifikan terkait tingginya tingkat pengangguran terbuka. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan provinsi menurun dan ketimpangan pendapatan relatif rendah, menegaskan adanya pemerataan ekonomi yang terjaga. 

5.2. Rekomendasi Kebijakan Mendalam 

Berdasarkan analisis data dan identifikasi tantangan, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan: 

a. Untuk Pemerintah Daerah 

●     Optimalisasi Sektor Unggulan: Menyelaraskan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan sektor-sektor yang sedang tumbuh pesat, seperti Infokom dan jasa kreatif. Kebijakan ini akan membantu mengatasi masalah ketidakselarasan keterampilan dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di perkotaan.

●     Diversifikasi Ekonomi: Mendorong hilirisasi produk pertanian dan perkebunan, seperti CPO dan karet, untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Strategi ini akan mengurangi ketergantungan ekonomi pada fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global.

●     Percepatan dan Akuntabilitas Proyek: Memastikan percepatan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis senilai Rp206 Miliar yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur telah teridentifikasi sebagai salah satu penyebab perlambatan pertumbuhan, sehingga eksekusi yang efisien dan akuntabel menjadi kunci untuk menstimulasi ekonomi lebih lanjut. 

b. Untuk Pelaku Bisnis dan Investor 

●     Investasi Berbasis Tren: Mempertimbangkan untuk berinvestasi pada sektor-sektor jasa, khususnya Infokom dan real estate, yang telah menunjukkan pertumbuhan tertinggi dan andil signifikan terhadap PDRB.

●     Pemanfaatan Insentif: Memanfaatkan program KUR yang masif untuk mengembangkan dan memodernisasi UMKM, terutama di sektor pertanian dan perdagangan, yang terus menjadi pilar ekonomi masyarakat.

●     Inovasi Berorientasi Lapangan Kerja: Mendorong inovasi model bisnis yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan omzet, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkualitas, yang dapat menyerap angkatan kerja lokal yang ada.