Viral Pedagang Blok M Pindah Massal

Viral Pedagang Blok M Pindah Massal

Sebuah video yang memperlihatkan gerai-gerai makanan dan minuman di Plaza 2 Distrik Blok M Jakarta Selatan kosong dan tutup secara massal viral di media sosial. Kejadian ini memicu kehebohan dan rasa simpati dari warganet, mengingat kawasan Blok M belakangan ini kembali menjadi salah satu pusat kuliner dan hiburan yang ramai.

Penyebab utama dari eksodus massal ini adalah adanya kenaikan tarif sewa kios yang dianggap memberatkan oleh para pedagang, khususnya pelaku UMKM.

Tinjauan Langsung Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang juga memantau isu viral ini, bergerak cepat dengan langsung meninjau lokasi. Pada hari Rabu, 3 September 2025, ia tiba di Distrik Blok M untuk melihat langsung kondisi yang terjadi dan berdialog dengan para pedagang yang masih bertahan.

Dalam kunjungannya, Gubernur Pramono menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pelaku usaha kecil kesulitan. Ia bahkan langsung menegur Dirut MRT Jakarta dan pengelola kawasan Blok M.

Kesepakatan dan Permasalahan Tarif Sewa

Ternyata, permasalahan ini berakar dari perjanjian kerja sama antara PT MRT Jakarta sebagai pengelola kawasan dan Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (KOPEMA). Menurut keterangan dari KOPEMA, perjanjian tersebut menetapkan dua opsi tarif sewa bagi pedagang:

·         Rp 300 ribu per bulan untuk pedagang yang menempati kiosnya sendiri.

·         Rp 1,5 juta per bulan untuk pedagang yang menyewakan kembali kiosnya.

Namun, di lapangan, muncul keluhan dari pedagang mengenai tagihan yang tiba-tiba melonjak hingga belasan juta rupiah. Pihak KOPEMA membantah menaikkan tarif secara sepihak, melainkan tagihan tersebut merupakan akumulasi dari beberapa bulan yang belum terbayar, ditambah biaya jaminan dan service charge. Pedagang yang kaget dengan tagihan besar tersebut pun memilih untuk meninggalkan kios mereka.

Solusi dan Tindakan Pemerintah Provinsi

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Gubernur Pramono Anung mengambil langkah tegas:

·         Ancaman Pemutusan Kontrak: Ia meminta PT MRT Jakarta untuk meninjau ulang dan bahkan memutus kontrak kerja sama dengan pihak koperasi jika terbukti ada praktik yang merugikan pedagang kecil.

·         Prioritas UMKM: Gubernur menegaskan bahwa pengelolaan kawasan di Jakarta harus berpihak pada UMKM. Ia tidak ingin melihat usaha kecil terbebani oleh kenaikan tarif yang tidak masuk akal.

·         Tawaran Relokasi: Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta menawarkan solusi berupa relokasi sementara bagi para pedagang ke lokasi baru di Blok M Hub. Sebagai bentuk dukungan, Gubernur bahkan menggratiskan sewa selama dua bulan pertama untuk para pedagang yang bersedia pindah.

Insiden ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan transparansi antara pengelola, koperasi, dan pedagang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan terus memantau situasi agar Blok M tetap menjadi pusat ekonomi yang kondusif bagi semua pihak.