DPR RI KURANG LOYALITAS ??

 Berdasarkan analisis terhadap berbagai laporan dan opini publik, loyalitas DPR RI terhadap rakyatnya sering kali dipertanyakan. Meskipun DPR secara konstitusional adalah "wakil rakyat," banyak kejadian menunjukkan bahwa loyalitas tersebut dinilai rendah oleh masyarakat.

Analisis Loyalitas DPR RI terhadap Rakyat

Berdasarkan data dan kejadian yang ada, loyalitas DPR RI dapat diukur dari beberapa aspek, dan temuan yang ada sering kali tidak sejalan dengan harapan publik.

• Tingkat Kepercayaan Publik (Persentase): Hasil survei dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR cenderung rendah. Misalnya, sebuah survei pada tahun 2023 menemukan bahwa DPR memiliki tingkat kepercayaan publik paling rendah di antara lembaga pemerintah lainnya. Meskipun beberapa survei menunjukkan adanya sedikit peningkatan (misalnya, menjadi 62,6%), angka ini masih dianggap rendah oleh banyak pengamat. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan prioritas yang diambil oleh para wakilnya.
  
  

  
  
  

• Fungsi Legislasi: Salah satu tugas utama DPR adalah membuat undang-undang yang berpihak kepada rakyat. Namun, banyak pihak, termasuk peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menilai kinerja legislasi DPR tidak maksimal. Sebagai contoh, dari 37 RUU Prioritas, hanya sedikit yang berhasil diselesaikan, sementara banyak RUU kontroversial (seperti revisi UU MD3 atau undang-undang yang dianggap merugikan publik) justru dipercepat pembahasannya. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa DPR lebih loyal kepada kepentingan fraksi atau kelompok tertentu, bukan kepada rakyat.

• Fungsi Pengawasan: Dalam hal pengawasan terhadap pemerintah, DPR sering kali dinilai kurang kritis, terutama jika mayoritas partai di parlemen berkoalisi dengan pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah yang mendapat penolakan dari masyarakat, seperti kenaikan tunjangan pejabat atau isu-isu kontroversial lainnya, sering kali tidak mendapat pengawasan yang signifikan dari DPR. Ini memperkuat anggapan bahwa loyalitas mereka lebih kepada koalisi politik daripada kepada rakyat yang seharusnya mereka awasi.

• Isu Kontroversi dan Arogansi: Berbagai kasus kontroversial yang melibatkan anggota DPR, mulai dari kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga pernyataan yang tidak pantas, turut mengikis kepercayaan publik. Perilaku-perilaku ini, ditambah dengan gaya hidup mewah dan fasilitas yang terkesan berlebihan, semakin menjauhkan citra DPR dari rakyat yang diwakilinya.

Persentase Opini Publik

Meskipun persentase spesifik bisa bervariasi antar survei, pola yang konsisten adalah bahwa tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja DPR berada di kisaran yang signifikan. Beberapa survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 60-an persen masyarakat yang menaruh kepercayaan, angka yang menurut banyak pakar masih rendah. Sebagian besar kritik berpusat pada minimnya produk legislasi, dugaan penyalahgunaan wewenang, dan ketidaksesuaian antara janji kampanye dengan realitas kinerja.

Langkah yang Harus Diambil oleh Rakyat

Mengingat kondisi ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki peran penting untuk menuntut akuntabilitas dari para wakilnya. Beberapa langkah yang bisa diambil:

1. Pengawasan Aktif dan Kritis: Masyarakat harus terus memantau dan mengkritik setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh DPR. Manfaatkan media sosial, media massa, dan platform lain untuk menyuarakan ketidakpuasan secara masif dan terorganisir.

2. Partisipasi dalam Proses Demokrasi: Jangan hanya berpartisipasi saat pemilu. Terlibatlah dalam diskusi publik, berikan masukan saat ada RUU, dan tuntut pertanggungjawaban dari wakil rakyat di daerah pemilihan Anda.

3. Tuntut Transparansi: Desak DPR untuk lebih transparan dalam setiap proses legislasi dan anggaran. Minta agar setiap rapat dapat diakses publik dan setiap keputusan dapat dijelaskan secara rinci.

4. Sadar Visi dan Misi Calon Legislatif: Saat pemilu berikutnya, pilihlah calon legislatif bukan hanya berdasarkan popularitas atau partai, tetapi berdasarkan rekam jejak, integritas, dan komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, rakyat dapat kembali menegakkan posisinya sebagai penentu dan memastikan bahwa loyalitas DPR RI benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan.