Perpres 79 Tahun 2025

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Perpres ini cukup penting karena mengatur pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2025.

Berikut adalah rangkuman detail dari Perpres tersebut.

Perpres 79 Tahun 2025: Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Perpres ini berfungsi sebagai pembaruan dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024. Pemutakhiran ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Perpres ini memuat perubahan pada Lampiran I yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen tersebut. Terdapat beberapa program prioritas yang disesuaikan untuk tahun 2025.

Pokok-Pokok Perubahan dan Program Prioritas

Perpres ini menyoroti sejumlah program yang menjadi fokus utama pemerintah, dikenal sebagai "8 Program Hasil Terbaik Cepat." Beberapa poin penting yang termuat dalam Perpres 79/2025 antara lain:

1. Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri, dan Pejabat Negara: Salah satu poin yang paling disorot adalah masuknya program kenaikan gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta anggota TNI/Polri dan pejabat negara. Kebijakan ini menindaklanjuti aturan sebelumnya dan disesuaikan dengan UU APBN 2025.

2. Pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN): Perpres ini juga memuat rencana pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN). Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%.

3. Program Kesejahteraan dan Pembangunan: Perpres ini juga mencakup program-program yang berfokus pada kesejahteraan dan pembangunan, seperti:

   • Pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil.

   • Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten.

   • Peningkatan produktivitas pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

   • Pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan perbaikan sekolah yang rusak.

   • Kelanjutan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk menanggulangi kemiskinan.

   • Pembangunan infrastruktur desa, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta penyediaan rumah murah bagi milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Perpres ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 30 Juni 2025 dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program tersebut.

Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang Perpres 79 Tahun 2025.