BAGAIMANA DENGAN TUNTUTAN MAHASISWA..??

Tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa dari demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 masih terus berjalan. Tuntutan utama, yang dikenal sebagai "17+8 Tuntutan Rakyat", telah menjadi fokus perhatian berbagai pihak.

Respons Pemerintah dan DPR

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengambil langkah-langkah untuk merespons tuntutan tersebut.

• Pemerintah: Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, telah menerima tuntutan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjutinya. Meskipun demikian, ia tidak memberikan jadwal yang pasti kapan tuntutan-tuntutan tersebut akan direalisasikan. Pemerintah juga menggelar rapat koordinasi tingkat kementerian untuk membahas isu-isu yang diangkat oleh demonstran.

• DPR: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR akan melakukan evaluasi dan reformasi internal. Rapat evaluasi yang melibatkan pimpinan fraksi telah diadakan untuk membahas reformasi dan transparansi, termasuk soal tunjangan dan anggaran DPR yang menjadi salah satu sorotan utama. Ketua DPR Puan Maharani disebut akan memimpin langsung proses reformasi ini.

Tindak Lanjut Tuntutan

Meskipun respons resmi telah diberikan, tindak lanjutnya bervariasi tergantung pada poin tuntutan.

• Reformasi DPR: Ini adalah salah satu tuntutan utama. Mahasiswa mendesak agar gaji dan tunjangan anggota DPR dibekukan, transparansi anggaran dipublikasikan, dan anggota yang bermasalah diusut tuntas. Respons dari DPR menunjukkan adanya komitmen untuk melakukan evaluasi, namun implementasi nyata dari reformasi ini masih menjadi pertanyaan.

• Reformasi Polri dan TNI: Tuntutan ini mencakup penarikan TNI dari pengamanan sipil, penghentian kekerasan aparat, dan pembentukan tim investigasi independen untuk kasus-kasus kekerasan. Sejauh ini, tindak lanjut yang paling menonjol adalah adanya janji untuk menindak aparat yang melanggar prosedur. Namun, beberapa laporan menyebutkan adanya korban yang hilang setelah demonstrasi.

• RUU Perampasan Aset: Pengesahan RUU ini menjadi salah satu tuntutan yang berulang. Pemerintah dan DPR telah berjanji untuk mengesahkannya, namun prosesnya masih berjalan. Mahasiswa dan masyarakat sipil terus mendesak agar RUU ini segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

• Kesejahteraan Rakyat: Tuntutan terkait pendidikan gratis, reforma agraria, dan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, dan pekerja harian lainnya juga menjadi poin penting. Sebagian tuntutan ini masih dalam tahap pembahasan dan evaluasi di tingkat kementerian terkait.

Secara keseluruhan, ada respons dari pihak pemerintah dan DPR terhadap tuntutan yang disampaikan, namun mahasiswa masih merasa kecewa karena tindak lanjutnya dinilai belum sepenuhnya menjawab inti dari tuntutan-tuntutan tersebut, terutama terkait transparansi dan reformasi yang mendalam. Oleh karena itu, aksi-aksi demonstrasi masih terus berlanjut di beberapa daerah untuk mengawal realisasi tuntutan.