Pernyataan Kontroversial Pejabat Indonesia 2025
Laporan ini merangkum beberapa pernyataan kontroversial dari pejabat publik di Indonesia pada tahun 2025 yang mendapat perhatian luas dari media nasional dan menjadi viral di media sosial.
1. Menteri Agama Nasaruddin Umar: "Jangan Jadi Guru Kalau Cari Uang"
Isi Pernyataan: Dalam sebuah acara pembukaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Menteri Agama Nasaruddin Umar mengeluarkan pernyataan yang kemudian memicu gelombang kritik. Ia mengatakan, "Jangan menjadi guru kalau hanya ingin mencari uang."
Siapa yang Bicara: Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.
Reaksi Media Nasional dan Sosial Media: Pernyataan ini segera menjadi viral, dengan berbagai potongan video yang diunggah ulang di platform seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter). Netizen dan serikat guru menilai pernyataan tersebut merendahkan profesi guru, yang dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kritik media nasional menyoroti bahwa pernyataan tersebut tidak empatik dan tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Menteri Agama kemudian menyampaikan permohonan maaf dan mengklarifikasi bahwa maksud dari pernyataannya adalah untuk menekankan pentingnya pengabdian dan kemuliaan profesi guru, bukan semata-mata mencari kekayaan materi.
2. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi: Tanggapan tentang "Kepala Babi"
Isi Pernyataan: Menanggapi teror kepala babi yang dikirimkan ke kantor redaksi sebuah media nasional, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan komentar yang dianggap kurang empatik. Ia menyarankan agar kepala babi tersebut "dimasak saja."
Siapa yang Bicara: Hasan Nasbi, Kepala Kantor Kepresidenan.
Reaksi Media Nasional dan Sosial Media: Pernyataan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk jurnalis dan mantan pejabat. Media nasional seperti Tempo.co mengkritik respons Hasan Nasbi yang dianggap tidak bijaksana dan menganggap remeh ancaman teror. Di media sosial, banyak pengguna menganggap komentar tersebut tidak pantas dan menunjukkan kurangnya empati terhadap keselamatan dan keamanan jurnalis.
3. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: "Memang Mbahmu Bisa Buat Tanah"
Isi Pernyataan: Dalam konteks kebijakan penguasaan tanah oleh negara yang menganggur selama dua tahun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membuat pernyataan kontroversial, "Memang mbahmu itu bisa buat tanah. Memang mbahmu bisa bikin lahan."
Siapa yang Bicara: Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Reaksi Media Nasional dan Sosial Media: Pernyataan ini memicu kemarahan publik. Pengamat politik menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakmampuan komunikasi dan kesenjangan antara niat kebijakan dengan pemahaman masyarakat. Kata "mbahmu" dinilai sebagai bentuk komunikasi yang kasar dan tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik. Akibatnya, pernyataan ini viral di media sosial. Nusron Wahid kemudian meminta maaf, mengakui bahwa pernyataan tersebut mungkin terdengar seperti candaan, tetapi disampaikan pada waktu yang tidak tepat.
4. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i: Ormas Minta THR "Itu Budaya"
Isi Pernyataan: Menjelang Lebaran, fenomena organisasi masyarakat (ormas) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengusaha menjadi perhatian. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i justru menganggap hal ini wajar, dengan mengatakan, "Saya rasa itu fenomena budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Tak perlu dipersoalkan."
Siapa yang Bicara: Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Agama.
Reaksi Media Nasional dan Sosial Media: Pernyataan ini menuai kritik tajam karena dinilai melegitimasi praktik yang sering dianggap sebagai bentuk pemerasan. Media nasional dan masyarakat menganggap Wamenag tidak peka terhadap keresahan para pengusaha, terutama pelaku usaha kecil. Pernyataan tersebut viral di media sosial dan dianggap sebagai blunder komunikasi dari seorang pejabat publik.
5. Anggota DPR Adies Kadir: Soal Tunjangan Rumah Rp 50 Juta
Isi Pernyataan: Dalam perbincangan tentang tunjangan rumah anggota DPR, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, "Saya kira make sense lah kalau Rp50 juta per bulan [soal tunjangan rumah]."
Siapa yang Bicara: Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI.
Reaksi Media Nasional dan Sosial Media: Pernyataan ini memicu kemarahan publik di tengah isu kenaikan pendapatan dan tunjangan anggota dewan. Banyak netizen menganggap pernyataan tersebut tidak empatik terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Tagar yang mengkritik DPR menjadi trending, dan berbagai meme serta komentar sinis membanjiri media sosial.
memang jadi pejabat harus bisa jaga ucapan
BalasHapus