Dampak PHK besar-besaran di PT. Gudang Garam

Dampak PHK besar-besaran di PT. Gudang Garam

Isu dan Jumlah PHK

Saat ini, kabar mengenai PHK massal di PT. Gudang Garam masih menjadi isu yang viral di media sosial. Beberapa video yang menampilkan momen perpisahan karyawan di pabrik Tuban beredar luas, memicu kekhawatiran publik. Meskipun manajemen perusahaan belum memberikan pernyataan resmi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menerima laporan tentang PHK ini.

Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, jika kabar ini benar, maka jumlah buruh yang terdampak bisa mencapai ribuan orang, bahkan berpotensi meluas hingga puluhan ribu buruh yang tidak secara langsung bekerja untuk Gudang Garam. Ini termasuk buruh tembakau, buruh di sektor logistik, sopir, pedagang kecil, dan pemilik kontrakan yang hidupnya bergantung pada aktivitas pabrik rokok tersebut.

Alasan dan Kondisi Perusahaan

PHK massal ini diduga kuat disebabkan oleh kinerja keuangan PT. Gudang Garam yang sedang tertekan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah:

• Penurunan laba bersih: Laba bersih Gudang Garam dilaporkan anjlok drastis, hingga 87,34% pada semester I tahun 2025.

• Tingginya beban cukai rokok: Kenaikan cukai yang terus-menerus membuat harga rokok legal semakin mahal dan tidak kompetitif.

• Maraknya rokok ilegal: Peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang harganya jauh lebih murah semakin meningkat.

• Perubahan gaya hidup: Tren hidup sehat dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok juga menjadi faktor yang menurunkan permintaan rokok.

Kondisi ini membuat PT. Gudang Garam mengalami penurunan pendapatan, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi operasional dan berujung pada PHK.

Reaksi Publik dan Tanggapan Pemerintah

Reaksi publik atas isu PHK ini beragam. Banyak warganet di media sosial yang mengekspresikan keprihatinan mereka dan menyalahkan kebijakan pemerintah terkait cukai rokok yang dianggap memberatkan industri. Ada juga yang menuntut pemerintah untuk segera turun tangan.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah pusat. Namun, beberapa serikat pekerja dan tokoh buruh mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi. Mereka meminta pemerintah pusat dan daerah untuk tidak hanya memberikan janji manis, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan industri rokok nasional dan melindungi hak-hak pekerja yang terdampak.