DAMPAK KERUGIAN DAN TANGGAPAN RAKYAT

DAMPAK KERUGIAN DAN DAMPAK BAGI RAKYAT

Berikut adalah ringkasan kerugian besar yang dialami oleh setiap presiden, termasuk dampak ekonomi dan politik, serta respons rakyat dan langkah-langkah yang diambil oleh presiden terkait.

1. Soekarno

• Kerugian: Terjadinya hiperinflasi besar-besaran pada tahun 1965, mencapai puncaknya hingga lebih dari 600%. Ini menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak tajam dan daya beli masyarakat anjlok.
  
  

  

• Tanggapan Rakyat: Masyarakat sangat menderita. Kekecewaan dan kelaparan memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, terutama dari kalangan mahasiswa. Mereka meneriakkan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang salah satu isinya adalah perbaikan ekonomi. Aksi ini menunjukkan kemarahan publik atas kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pangan.

• Langkah Presiden: Soekarno berusaha menekan inflasi dengan mengeluarkan kebijakan Sanering (pemotongan nilai mata uang), namun langkah ini tidak efektif dan justru memperburuk kondisi ekonomi. Ketidakpuasan rakyat dan situasi politik yang semakin memanas akhirnya mengarah pada transisi kekuasaan.

2. Soeharto

• Kerugian: Krisis Moneter 1997-1998 yang menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok dari Rp2.400 menjadi sekitar Rp16.000 per dolar AS. Banyak perusahaan gulung tikar, pengangguran melonjak, dan harga-harga melambung.

• Tanggapan Rakyat: Krisis ini memicu kerusuhan sosial, penjarahan, dan gerakan reformasi besar-besaran dari mahasiswa dan rakyat. Demonstrasi menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Reaksi masyarakat sangat kuat karena mereka merasakan dampak langsung dari krisis ini di kehidupan sehari-hari.

• Langkah Presiden: Awalnya, Soeharto berusaha mengatasi krisis dengan meminta bantuan IMF, namun tekanan politik dan sosial yang kuat akhirnya memaksanya untuk mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Langkah ini menjadi puncak dari gelombang protes yang masif.

3. B.J. Habibie

• Kerugian: Lepasnya Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia melalui referendum pada tahun 1999. Hal ini mengakibatkan kehilangan wilayah dan menimbulkan kerusuhan serta pelanggaran hak asasi manusia.

• Tanggapan Rakyat: Keputusan Habibie untuk memberikan pilihan referendum kepada rakyat Timor Timur menuai pro dan kontra. Sebagian besar kalangan militer dan nasionalis menganggapnya sebagai kerugian besar bagi kedaulatan bangsa. Sementara itu, sebagian masyarakat internasional melihatnya sebagai langkah demokratis.

• Langkah Presiden: Habibie mengambil keputusan sulit untuk menggelar jajak pendapat sebagai respons terhadap tekanan internasional, terutama dari PBB. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki citra Indonesia pasca-Orde Baru dan menegaskan komitmennya terhadap demokrasi.

4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

• Kerugian: Konflik dengan DPR yang memuncak pada dikeluarkannya Memorandum I dan Memorandum II, yang berujung pada pemakzulan dirinya. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan membuat Gus Dur kehilangan dukungan.

• Tanggapan Rakyat: Gus Dur memiliki pendukung setia dari kalangan sipil, namun ketegangan dengan parlemen membuatnya dianggap kontroversial. Pendukungnya sempat melakukan protes di jalan-jalan setelah pemakzulan. Reaksi masyarakat terpecah antara yang mendukung reformasi Gus Dur dan yang kecewa dengan ketidakstabilan politik yang terjadi.

• Langkah Presiden: Gus Dur mencoba melawan pemakzulan dengan mengeluarkan dekrit presiden, namun dekrit tersebut ditolak oleh TNI dan Polri. Ia akhirnya turun dari jabatan setelah disidang oleh Sidang Paripurna MPR.

5. Megawati Soekarnoputri

• Kerugian: Serangan Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Peristiwa terorisme ini merenggut 202 nyawa, mayoritas wisatawan asing. Kerugian ekonomi mencapai jutaan dolar AS, terutama di sektor pariwisata.

• Tanggapan Rakyat: Rakyat Indonesia dan dunia internasional terkejut dan marah atas serangan tersebut. Terjadi ketakutan dan kepanikan massal, serta penurunan drastis jumlah turis yang berkunjung ke Bali. Publik menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap terorisme.

• Langkah Presiden: Megawati mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini menjadi dasar hukum bagi aparat untuk memburu dan menindak para pelaku teror, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan.

6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

• Kerugian: Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, bahkan dari lingkungan partainya sendiri. Hal ini merusak citra pemerintah yang semula mengusung visi pemberantasan korupsi.

• Tanggapan Rakyat: Publik sangat kecewa dengan maraknya kasus korupsi. Media massa dan aktivis anti-korupsi gencar mengkritik pemerintah. Reaksi ini menimbulkan sentimen negatif bahwa pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif.

• Langkah Presiden: SBY menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK. Namun, langkah ini sering dianggap kurang tegas oleh publik dan tidak mampu menghentikan praktik korupsi di lingkaran kekuasaan.

7. Joko Widodo (Jokowi)

• Kerugian: Wabah Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi besar-besaran. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan sektor bisnis terpuruk.

• Tanggapan Rakyat: Awalnya, penanganan pandemi menuai kritik dan ketidakpercayaan publik karena minimnya informasi dan kebijakan yang berubah-ubah. Namun, seiring waktu, pemerintah mendapatkan dukungan karena langkah-langkah yang diambil, seperti program vaksinasi massal dan bantuan sosial.

• Langkah Presiden: Membentuk Satgas Penanganan COVID-19 dan meluncurkan program-program bantuan sosial serta stimulus ekonomi untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha.

8. Prabowo Subianto (Terpilih)

• Kerugian: Hingga saat ini, belum ada kerugian besar yang bisa dinilai dari kepemimpinannya sebagai presiden karena ia belum resmi menjabat. Tantangan utama yang akan dihadapinya adalah menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan pembangunan yang telah berjalan.