Kemiskinan dan Pengangguran, Meningkat..??

Kemiskinan dan Pengangguran, Meningkat..??

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan informasi dari berbagai sumber, berikut adalah gambaran mengenai angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia saat ini, serta faktor-faktor penyebab dan solusi yang diupayakan pemerintah.

Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Menurut data BPS per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 8,47%, yang setara dengan 23,85 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan dari September 2024 yang tercatat 8,57%. Angka ini juga disebut-sebut sebagai yang terendah dalam dua dekade terakhir. Secara geografis, tingkat kemiskinan di perdesaan (11,03%) masih lebih tinggi daripada di perkotaan (6,73%).

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia per Maret 2025 tercatat sebesar 4,76%, yang juga merupakan angka terendah sejak krisis moneter tahun 1998.

Sektor Paling Terdampak PHK

Gelombang PHK masih terus terjadi di beberapa sektor. Data menunjukkan bahwa sektor yang paling banyak mengalami PHK adalah:

• Industri Pengolahan, khususnya industri tekstil dan garmen, yang banyak terpengaruh oleh serbuan produk impor.

• Aktivitas Jasa Lainnya.

• Sektor Ritel atau Perdagangan.

• Industri Teknologi, terutama di perusahaan rintisan (startup) yang melakukan restrukturisasi atau penutupan akibat kesulitan mendapatkan pendanaan baru.

Penyebab Terjadinya PHK

PHK massal terjadi karena beberapa faktor utama:

• Kondisi Ekonomi Global dan Nasional: Permintaan pasar terhadap barang dan jasa menurun, baik di dalam maupun luar negeri.

• Digitalisasi dan Otomatisasi: Penggunaan teknologi, mesin, dan kecerdasan buatan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual.

• Daya Beli Masyarakat yang Rendah: Konsumsi rumah tangga yang tidak meningkat signifikan menyebabkan perusahaan kesulitan mempertahankan pendapatan.

• Dampak Serangan Barang Impor: Serbuan produk impor yang lebih murah membuat industri dalam negeri, terutama manufaktur, sulit bersaing.

• Restrukturisasi Perusahaan: Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi operasional dengan merampingkan jumlah karyawan.

Solusi Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah berupaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran melalui berbagai kebijakan dan program, di antaranya:

• Program Kartu Prakerja: Memberikan pelatihan keterampilan dan insentif kepada pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK agar lebih kompetitif di pasar kerja.

• Program Padat Karya: Menciptakan lapangan kerja sementara dengan skema pembangunan infrastruktur yang melibatkan banyak tenaga kerja lokal.

• Penyaluran Bantuan Sosial: Memberikan bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan, dan bantuan lainnya untuk menekan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat.

• Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi: Menyelaraskan kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan industri agar lulusan siap kerja.

• Penguatan Sektor UMKM: Mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kemudahan permodalan dan bimbingan usaha.

Tingkat Taraf Hidup Rakyat

Taraf hidup rakyat dapat diukur dari rata-rata pengeluaran per kapita. Menurut data BPS, standar hidup layak di Indonesia per tahun 2024 adalah sekitar Rp1,02 juta per bulan per orang. Namun, angka ini bervariasi sangat jauh antar provinsi. Terdapat perbedaan signifikan antara pengeluaran per kapita di wilayah maju seperti DKI Jakarta dengan daerah terpencil. Meskipun pengeluaran riil rata-rata meningkat, banyak masyarakat yang masih berada tipis di atas garis kemiskinan sehingga rentan jatuh miskin kembali jika terjadi guncangan ekonomi.