DUA SKENARIO SIMALAKAMA

DUA SKENARIO SIMALAKAMA

Tentu, mari kita uraikan potensi dampak dari dua skenario tersebut: jika demonstrasi besar kembali terjadi dan jika tuntutan mahasiswa dipenuhi.

Dampak jika Demo Besar Kembali Terjadi

Jika BEM SI dan elemen masyarakat lainnya kembali menggelar demonstrasi besar, dampaknya akan terasa di berbagai sektor, terutama ekonomi dan politik.

1. Dampak Ekonomi

• Penurunan Kepercayaan Investor: Aksi demonstrasi besar-besaran sering kali menimbulkan ketidakpastian politik dan sosial. Kondisi ini dapat membuat investor, baik domestik maupun asing, menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi mereka. Ketidakstabilan ini bisa dianggap sebagai risiko tinggi, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

• Gangguan Aktivitas Bisnis: Demonstrasi skala besar, terutama yang terjadi di pusat-pusat bisnis atau pemerintahan, berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi. Jalanan yang diblokir dan operasional perkantoran yang terganggu bisa menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan, terutama sektor ritel, transportasi, dan jasa.

• Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi: Gabungan dari kurangnya investasi dan terhambatnya aktivitas bisnis bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah mungkin harus merevisi target-target pertumbuhan dan fokus pada stabilisasi, alih-alih ekspansi ekonomi.

2. Dampak Politik

• Pemerintah dalam Posisi Sulit: Demo besar-besaran akan menempatkan pemerintah dalam posisi yang sangat sulit. Mereka harus memilih antara mengambil tindakan tegas yang berpotensi memicu eskalasi, atau mengakomodasi tuntutan yang mungkin bertentangan dengan kebijakan yang sudah direncanakan. Tekanan dari mahasiswa akan sangat kuat.

• Keretakan Hubungan Eksekutif-Legislatif: Jika tuntutan utama BEM SI ditujukan kepada DPR dan pemerintah, hubungan antara kedua lembaga tersebut bisa semakin tegang. Perdebatan publik mengenai RUU Perampasan Aset atau isu-isu lain bisa memunculkan perselisihan politik yang mengganggu jalannya roda pemerintahan.

• Penurunan Legitimasi: Jika pemerintah tidak mampu merespons tuntutan mahasiswa dengan baik, legitimasi mereka di mata publik bisa menurun drastis. Aksi demonstrasi yang terus-menerus akan menjadi indikator bahwa ada kesenjangan antara janji politik dan implementasi kebijakan.

Dampak jika Tuntutan Dipenuhi Pemerintah dan DPR RI

Sebaliknya, jika pemerintah dan DPR RI memutuskan untuk memenuhi tuntutan BEM SI dan elemen masyarakat lainnya, ini juga akan membawa dampak yang signifikan.

1. Dampak Ekonomi

• Peningkatan Kepercayaan Publik: Memenuhi tuntutan, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Ini bisa berdampak positif pada iklim investasi jangka panjang.

• Perbaikan Tata Kelola: Kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel, seperti yang disuarakan oleh mahasiswa, bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini pada akhirnya bisa mendorong efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran dana negara.

• Potensi Anggaran yang Terganggu: Pengesahan beberapa tuntutan, seperti pembekuan kenaikan tunjangan DPR, mungkin memiliki dampak langsung pada anggaran negara, meskipun dampaknya tidak besar. Namun, secara simbolis, ini menunjukkan komitmen untuk berhemat dan memihak rakyat.

2. Dampak Politik

• Peningkatan Legitimasi Pemerintah: Respons positif terhadap tuntutan mahasiswa bisa meningkatkan legitimasi dan citra pemerintah di mata masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan suara rakyat dan bersedia melakukan perubahan.

• Redanya Tensi Politik: Dengan dipenuhinya tuntutan, terutama yang terkait dengan isu-isu krusial, tensi politik yang memanas bisa mereda. Ini memungkinkan pemerintah dan DPR untuk kembali fokus pada agenda-agenda pembangunan lainnya tanpa adanya gangguan.

• Preseden untuk Gerakan Mahasiswa: Keberhasilan BEM SI dalam mendorong perubahan bisa menjadi preseden positif bagi gerakan mahasiswa di masa depan. Ini menegaskan bahwa peran mereka sebagai agen kontrol sosial tetap relevan dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan negara.

Secara keseluruhan, kedua skenario memiliki konsekuensi yang berbeda. Kegagalan dalam merespons tuntutan dapat menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi, sementara pemenuhan tuntutan bisa membawa stabilitas dan legitimasi, meskipun harus diiringi dengan penyesuaian kebijakan yang mungkin tidak populer bagi sebagian pihak.