Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Tagih Janji Pemerintah dan DPR

 Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Tagih Janji Pemerintah dan DPR

Jakarta – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk BEM UI, kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI. Aksi ini merupakan kelanjutan dari gelombang demonstrasi sebelumnya yang menuntut realisasi dari 17+8 tuntutan rakyat. Meskipun perwakilan DPR telah menerima aspirasi sebelumnya, mahasiswa menilai janji-janji yang disampaikan belum diwujudkan secara nyata.

Tuntutan-tuntutan yang disuarakan kembali oleh mahasiswa antara lain mencakup penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat, pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset. Beberapa perwakilan mahasiswa menyatakan kekecewaan mereka, melihat bahwa respons pemerintah dan DPR hanya menyentuh empat poin tuntutan dan belum menyentuh inti permasalahan. Mereka mendesak agar janji-janji tersebut segera dipenuhi secara substansial, bukan sekadar seremonial.

Langkah Selanjutnya jika Janji Tidak Terealisasi

Dalam konteks hukum dan demokrasi, aksi demonstrasi adalah salah satu cara penyampaian aspirasi publik. Jika tuntutan tidak dipenuhi, langkah-langkah yang mungkin diambil oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dapat bervariasi, dari eskalasi aksi hingga menempuh jalur-jalur non-parlementer.

1. Eskalasi Aksi Unjuk Rasa: Mahasiswa dapat memperluas jangkauan demonstrasi, tidak hanya di ibu kota tetapi juga di berbagai daerah. Mereka juga bisa meningkatkan intensitas aksi dengan jumlah massa yang lebih besar, serta melakukan aksi di tempat-tempat strategis lainnya. Tujuan dari eskalasi ini adalah untuk menciptakan tekanan publik yang lebih besar agar pemerintah dan DPR mendengarkan tuntutan mereka.

2. Membangun Aliansi yang Lebih Kuat: Mahasiswa dapat berkolaborasi dengan elemen masyarakat sipil lainnya seperti serikat buruh, petani, nelayan, atau organisasi non-pemerintah (LSM). Dengan bersatunya berbagai kelompok ini, kekuatan tawar (bargaining power) akan meningkat, dan tuntutan yang dibawa akan memiliki basis dukungan yang lebih luas.

3. Melalui Jalur Hukum dan Konstitusi: Langkah ini mencakup pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada kebijakan yang dianggap inkonstitusional. Mahasiswa juga dapat melakukan judicial review terhadap undang-undang atau kebijakan yang merugikan rakyat.

4. Kampanye Publik dan Pendidikan Politik: Jika aksi jalanan tidak efektif, mahasiswa dapat fokus pada kampanye publik melalui media sosial, seminar, diskusi, dan penerbitan tulisan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengedukasi masyarakat luas tentang isu-isu yang mereka perjuangkan, membangun kesadaran kolektif, dan memperkuat dukungan dari masyarakat.

5. Memboikot dan Menolak Kebijakan: Dalam beberapa kasus ekstrem, jika tuntutan dasar tidak diakomodasi, mahasiswa bisa mengajak masyarakat untuk menolak secara pasif kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan, misalnya dengan tidak mematuhi peraturan yang dianggap tidak adil.

Pada akhirnya, gerakan mahasiswa memiliki peran penting sebagai pengawas sosial dan penyeimbang kekuasaan. Kegagalan pemerintah dan DPR dalam memenuhi janji dapat memicu ketidakpercayaan publik dan mendorong gelombang protes yang lebih besar, menuntut adanya perubahan yang fundamental.