Perkembangan Terbaru Konflik TNI vs Ferry Irwandi

 Perkembangan Terbaru Konflik TNI vs Ferry Irwandi

Berikut adalah ringkasan berita-berita terkini dari media nasional mengenai perselisihan antara TNI dan Ferry Irwandi, seorang influencer dan CEO Malaka Project.

Kronologi Permasalahan

Konflik ini bermula ketika Dansatsiber TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, menyatakan bahwa tim patroli siber TNI menemukan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan konsultasi hukum oleh pihak TNI di Polda Metro Jaya.

Sikap Kepolisian dan Reaksi DPR

Media-media nasional melaporkan bahwa pihak kepolisian, khususnya dari Polda Metro Jaya, menegaskan bahwa TNI tidak dapat melaporkan Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik sebagai institusi. Penegasan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa hanya individu, bukan institusi, yang berhak mengajukan laporan pencemaran nama baik.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, juga meminta Mabes TNI untuk menjelaskan secara terbuka dan transparan mengenai dugaan tindak pidana siber yang dituduhkan kepada Ferry Irwandi. Hal ini dilakukan untuk menghindari multitafsir dan menjaga batasan antara kebebasan berekspresi warga sipil dan kewenangan institusi militer.

Tanggapan Ferry Irwandi dan Berbagai Pihak

Ferry Irwandi sendiri menyikapi isu ini dengan tenang. Ia menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum jika memang diperlukan. Ferry juga membantah tuduhan tidak bisa dihubungi dan menegaskan bahwa ia tidak akan lari dari tanggung jawab.

Selain itu, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar pihak TNI dan Ferry Irwandi membuka ruang dialog terlebih dahulu. Menurut Yusril, jalur hukum pidana seharusnya menjadi langkah terakhir jika mediasi tidak membuahkan hasil.

Beberapa koalisi masyarakat sipil juga turut bersuara, meminta kepolisian untuk tidak memproses laporan tersebut karena dianggap berpotensi menciptakan preseden berbahaya dan mempersempit ruang demokrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan laporan media nasional, rencana TNI untuk melaporkan Ferry Irwandi terganjal oleh Putusan MK yang membatasi institusi dalam melaporkan pencemaran nama baik. Pihak kepolisian dan DPR juga telah memberikan tanggapan yang menekankan pentingnya proses hukum yang sesuai koridor dan perlunya transparansi dari pihak TNI. Hingga saat ini, prosesnya masih dalam tahap konsultasi dan belum ada laporan resmi yang diajukan.

Semoga informasi ini bermanfaat.