DANA HAJI , UNTUK INFRASTRUKTUR ??

Berdasarkan informasi yang tersedia, klaim bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) atau proyek lainnya adalah tidak benar. Isu ini telah berulang kali dibantah oleh pihak berwenang, terutama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Investasi Dana Haji

Sejak awal, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan hati-hati karena merupakan dana milik umat. Sebagian besar dana haji memang diinvestasikan, namun bukan untuk proyek infrastruktur secara langsung.

BPKH menyatakan bahwa dana haji diinvestasikan pada instrumen syariah yang aman dan likuid. Pada tahun 2024, dana kelolaan BPKH mencapai sekitar Rp171 triliun dan ditempatkan pada instrumen sebagai berikut:

• Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): Ini adalah salah satu instrumen utama yang digunakan untuk investasi.

• Surat Berharga Korporasi Syariah: Obligasi syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan.

• Penempatan di Perbankan Syariah: Dana juga disimpan di bank-bank syariah.

Tujuan investasi ini adalah untuk mengembangkan nilai manfaat (keuntungan) dari dana haji agar dapat membantu mengurangi beban biaya haji bagi jamaah. Nilai manfaat ini juga dibagikan kepada calon jamaah haji yang masih dalam daftar tunggu.

Pembantahan Isu

Sejak isu ini muncul, berbagai pihak telah memberikan klarifikasi. Kementerian Agama (Kemenag) dan BPKH berulang kali menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun dana haji yang digunakan langsung untuk pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2022, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga membantah klaim yang menyebutkan dana haji dipakai untuk IKN. Pihak BPKH juga menjelaskan bahwa akad wakalah yang ditandatangani calon jemaah haji adalah surat kuasa kepada BPKH untuk mengelola dana, bukan untuk menyetujui penggunaan dana tersebut untuk infrastruktur.