PERJANJIAN POLITIK PRABOWO vs JOKOWI ?

 Ada spekulasi yang meluas di publik mengenai adanya perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo sebelum pemilihan presiden tahun 2024. Meskipun tidak ada dokumen resmi atau pernyataan publik yang mengkonfirmasi adanya "perjanjian" tertulis, dinamika politik yang terjadi mengisyaratkan adanya kesepakatan informal.

Berikut adalah beberapa poin kunci yang menjadi dasar dari spekulasi tersebut:

1. Dukungan Politik Prabowo di Kabinet Jokowi

Setelah Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan partainya, Gerindra, memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi. Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak mengingat rivalitas sengit mereka di dua pilpres sebelumnya. Langkah ini sering dianggap sebagai awal dari rekonsiliasi politik yang lebih dalam antara kedua kubu.

2. Restu dan Dukungan Tidak Langsung Jokowi di Pilpres 2024

Meskipun Jokowi secara resmi merupakan kader PDI-P yang mengusung Ganjar Pranowo, ia memberikan sinyal dan dukungan yang sangat kuat kepada Prabowo. Dukungan ini tidak diungkapkan secara formal, tetapi terlihat jelas dari berbagai gestur politik, termasuk kehadiran bersama di acara-acara publik.

3. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Faktor yang paling signifikan dari semua spekulasi adalah pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo. Untuk memuluskan pencalonan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Peristiwa ini dianggap oleh banyak pihak sebagai salah satu bukti kuat adanya "kesepakatan" politik.

4. Narasi Keberlanjutan Program

Dalam kampanye Pilpres 2024, narasi utama yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran adalah "keberlanjutan" program kerja Jokowi. Hal ini mencakup proyek-proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hilirisasi industri. Narasi ini dipercaya bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari basis pemilih Jokowi yang sangat besar dan loyal.

Kesimpulan

Meskipun tidak ada bukti fisik berupa perjanjian tertulis yang bocor ke publik, banyak pihak meyakini adanya kesepakatan informal antara Prabowo dan Jokowi. Kesepakatan ini berlandaskan pada tujuan bersama untuk memastikan keberlanjutan program kerja, membangun stabilitas politik, dan pada akhirnya, mempertahankan pengaruh politik Jokowi setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Fenomena ini mencerminkan dinamika politik di Indonesia yang sering kali lebih mengedepankan rekonsiliasi dan pembentukan koalisi besar daripada rivalitas politik yang berkepanjangan.