BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran)

Mengenal BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran)

BPJS PBI adalah kategori kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peserta tidak perlu membayar iuran bulanan karena sudah ditanggung oleh Pemerintah Pusat (APBN) atau Pemerintah Daerah (APBD).

1. Syarat Menjadi Peserta BPJS PBI (Tahun 2026)

Untuk menjadi peserta PBI, seseorang tidak bisa mendaftar secara mandiri ke kantor BPJS, melainkan melalui pendataan pemerintah. Syarat utamanya adalah:

Warga Negara Indonesia (WNI): Memiliki NIK yang valid dan terdaftar di Dukcapil.
Terdaftar di DTKS: Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial sebagai kategori fakir miskin atau orang tidak mampu.
Status Ekonomi: Tidak memiliki penghasilan tetap yang cukup untuk membayar iuran mandiri (Kelas 3).
Pengusulan: Status kepesertaan diusulkan melalui musyawarah desa/kelurahan untuk kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat.

2. Fasilitas dan Layanan

Iuran: Rp42.000 per orang/bulan (Dibayar Pemerintah).
Kelas Layanan: Setara dengan Kelas 3 (Atau sistem KRIS - Kamar Rawat Inap Standar yang mulai diterapkan penuh di 2026).
Cakupan: Meliputi rawat jalan tingkat pertama (Puskesmas/Klinik), rawat jalan tingkat lanjutan (RS), hingga rawat inap dan tindakan bedah sesuai indikasi medis.

3. Mengapa Kepesertaan PBI Bisa Dihentikan?

Pemerintah secara berkala melakukan cleansing data atau penonaktifan peserta karena:

Perubahan Status Ekonomi: Peserta dianggap sudah mampu atau memiliki pekerjaan tetap.
Data Tidak Padan: NIK tidak sinkron dengan data Dukcapil terbaru.
Meninggal Dunia: Data tidak diperbarui sehingga iuran tetap mengalir.
Pindah Segmen: Peserta menjadi pekerja penerima upah (PPU) di sebuah perusahaan.

4. Dampak Jika BPJS PBI Dihentikan (Non-Aktif)

Jika status PBI Anda tiba-tiba menjadi non-aktif atau dihentikan, dampaknya sangat signifikan:

Dampak	Penjelasan Detail
Kehilangan Akses Gratis	Anda harus membayar biaya pengobatan secara umum (pribadi) yang bisa sangat mahal di rumah sakit.
Tagihan Mandiri	Jika ingin mengaktifkan kembali melalui jalur mandiri, Anda harus membayar iuran setiap bulan. Jika menunggak, akses layanan akan terhambat.
Hambatan Layanan Darurat	Dalam kondisi gawat darurat, status "Non-Aktif" akan menyulitkan proses administrasi di IGD rumah sakit.
Beban Ekonomi Keluarga	Risiko finansial katastropik (kebangkrutan akibat biaya kesehatan) meningkat drastis jika ada anggota keluarga yang sakit kronis.

5. Cara Mengatasi Jika BPJS PBI Terhenti

Jika Anda merasa masih berhak namun status dinonaktifkan:

Cek Status: Melalui Aplikasi Mobile JKN atau Chat PANDAWA (08118165165).
Lapor Dinas Sosial: Bawa KTP dan KK ke Dinas Sosial setempat untuk pengecekan status di DTKS.
Pengaktifan Kembali: Jika masih layak, Dinsos akan mengusulkan kembali melalui sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Beralih ke Mandiri: Jika sudah mampu, segera beralih ke segmen Mandiri (PBPU) agar proteksi kesehatan tidak terputus.