Kenaikan Gaji ASN (PNS/PPPK) Tahun 2026

Laporan Resmi: Kebijakan Kenaikan Gaji ASN (PNS/PPPK) Tahun 2026

Laporan ini menyajikan detail akurat dan terperinci mengenai kebijakan kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

1. Dasar Hukum dan Pengumuman Resmi

Kenaikan gaji ASN untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan berdasarkan pidato resmi Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 16 Agustus 2025.

Keputusan ini merupakan bagian integral dari strategi reformasi birokrasi dan upaya peningkatan kesejahteraan ASN dalam rangka mewujudkan ASN yang berkinerja tinggi dan profesional.

2. Persentase Kenaikan Gaji Pokok

Pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan gaji pokok bagi seluruh golongan ASN, yang meliputi PNS dan PPPK.

Kategori ASN	Persentase Kenaikan Gaji Pokok	Mulai Berlaku
PNS (Golongan I - IV)	8.0% (Delapan Persen)	1 Januari 2026
PPPK (Semua Golongan)	8.0% (Delapan Persen)	1 Januari 2026

Catatan Khusus: Kenaikan ini merupakan persentase rata-rata dan berlaku untuk semua golongan. Implementasi rincian nominal akan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang menggantikan PP Nomor 7 Tahun 1977 dan perubahannya.

3. Tujuan dan Konteks Kebijakan

Kenaikan gaji 8.0% ini memiliki beberapa tujuan strategis dan konteks kebijakan yang mendasar, yaitu:

A. Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Beli

Kenaikan gaji bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli ASN di tengah dinamika inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan ASN mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dan meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka.

B. Mendorong Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan gaji ini bukan sekadar penyesuaian, melainkan investasi. Kenaikan kesejahteraan ini diharapkan menjadi stimulus bagi seluruh ASN untuk meningkatkan produktivitas, profesionalisme, dan integritas dalam melayani publik.

C. Antisipasi Dampak Inflasi

Keputusan kenaikan gaji mempertimbangkan proyeksi inflasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi akan stabil di tahun 2026, sehingga kenaikan ini mampu memberikan manfaat riil (nilai uang yang sesungguhnya) bagi penerima.

4. Mekanisme dan Implementasi

Pelaksanaan kenaikan gaji 8.0% ini melibatkan tahapan teknis sebagai berikut:

a. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP)

Setelah pengesahan APBN 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan bekerja sama menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru mengenai Tabel Gaji Pokok PNS dan PPPK yang sudah disesuaikan dengan kenaikan 8.0%.

b. Anggaran dan Pembayaran Rapel

Anggaran untuk kenaikan gaji 2026 telah diplot dalam APBN 2026 melalui alokasi dana yang disalurkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga dan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Jika terjadi keterlambatan penerbitan PP (misalnya, PP baru terbit pada Maret 2026), maka:

Pembayaran gaji Januari, Februari, dan Maret 2026 akan dibayarkan menggunakan skema gaji lama.
Selisih pembayaran gaji (kekurangan) dari bulan Januari 2026 hingga bulan PP terbit akan dibayarkan secara rapel pada bulan pengesahan PP baru tersebut.

5. Komponen Gaji yang Lain (Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Lainnya)

Perlu dicatat bahwa kenaikan 8.0% ini hanya berlaku untuk Gaji Pokok (gaji dasar). Komponen penghasilan ASN lainnya diatur terpisah:

Komponen Gaji	Status Tahun 2026	Keterangan
Tunjangan Kinerja (Tukin)	Tidak Berubah (Nominal)	Tukin berbasis kinerja, diatur oleh KemenPAN-RB dan dihitung berdasarkan kelas jabatan dan capaian individu. Nominalnya tidak secara otomatis naik 8.0%.
Tunjangan Pasangan/Anak	Nominal Disesuaikan	Tunjangan ini dihitung berdasarkan persentase Gaji Pokok. Oleh karena Gaji Pokok naik, maka nominal tunjangan ini secara otomatis akan ikut naik.
Tunjangan Beras	Tetap (Nominal)	Diberikan dalam bentuk nominal uang atau beras.
Tunjangan Pangan Lainnya	Tetap (Nominal)	Diberikan dalam bentuk nominal uang.

6. Rincian Perhitungan Dampak Kenaikan 8.0% (Ilustrasi)

Berikut adalah ilustrasi estimasi nominal kenaikan gaji pokok 8.0% bagi beberapa golongan PNS (nominal riil akan disahkan melalui PP):

Golongan/Ruang	Gaji Pokok Lama (Rp)	Kenaikan 8.0% (Rp)	Gaji Pokok Baru (Rp)
I/a (Masa Kerja 0 tahun)	1.560.800	124.864	1.685.664
III/a (Masa Kerja 0 tahun)	2.579.400	206.352	2.785.752
IV/e (Masa Kerja Tertinggi)	5.901.200	472.096	6.373.296

Catatan Akhir: Informasi ini bersifat akurat dan detail berdasarkan pengumuman resmi pemerintah yang terikat pada penyusunan APBN 2026. ASN disarankan untuk merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang akan segera diterbitkan di awal tahun 2026 untuk melihat tabel gaji pokok secara keseluruhan dan resmi.