ENAM TUNTUTAN DEMO BURUH

ENAM TUNTUTAN DEMO BURUH

Demo yang dimulai tanggal 25 Agustus 2025, masih berlanjut sampai 28 Aguatus 2025 yang dimotori oleh buruh dengan 6 tuntutannya, yaitu :

1.       1, Hapus outsourcing dan tolak upah murah

2.       2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK

3.       3. Reformasi Pajak Perburuhan

4.      4.  Sahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law

5.       5. Sahkan RUU Perampasan Aset

6.      6.  Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistim Pemilu 2029

Melihat enam tuntutan tersebut, kami sebagai rakyat agak sedikit kecewa karena hal utama yang diinginkan dalam demo tersebut adalah seperti yang dilakukan oleh Gusdur dahulu yang sampai dia dilengserkan yaitu dibubarkannya DPR. Kenapa, karena saat ini semakin jelas dan terang bahwa DPR tidak begitu ada kontribusi dan perannya sebagai wakil rakyat yaitu untuk membela dan menjadi perwakilan suara rakyat yang didaerah-daerah. Tapi kenyataannya apa sekarang, DPR hanya sibuk menaikan gajinya dimasa efisiensi yang digaungkan Pak Prabowo dan juga sibuk memikirkan kepentingannya saja ditengah rakyat sedang susah dan sulit dalam perekonomian, bukannya membela dan mencari jalan keluar atau solusinya tapi malah seolah-olah DPR tidak peduli akan penderitaan rakyat yang semakin parah dan menyengsarakan.

 

Sebagai masyarakat awam jadi berpikir, bahwa demo sekarang yang terjadi hanyalah sebuah sandiwara dan settingan belaka, yang dilakukan hanya untuk mengelabui rakyat agar merasa ada yang membela dan peduli akan nasibnya yang telah dibuat sulit oleh keputusan pemerintah saat ini.

Mau gimana lagi, sebagai rakyat hanya bisa melihat dan menonton saja apa yang terjadi saat ini, yang tidak bisa bergerak dan berteriak untuk membela hak-haknya untuk didengarkan oleh para penguasa dan pengambil kebijakan di negeri ini. Rakyat hanyalah sebagai pelengkap penderitaan yang tiada henti dan terus akan menjadi objek tapi bukan subjek dalam kehidupan saat ini.

Sebenarnya dalam UUD 1945, semua keputusan adalah ditangan rakyat, rakyat yang membuat dan memutuskan tentang segala hal di negeri ini , tapi kenyataannya rakyat hanya menjadi bahan percobaan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sebagian besar sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat itu sendiri.

 

Sebagai contoh , kasus korupsi yang semakin banyak dan terjadi di negeri ini, yang seolah-olah dibiarkan tumbuh subur dan sistematis dalam pemerintahan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, negeri ini hancur dan miskin karena ulah para koruptor yang mengambil uang Negara yang dibuat secara sistematis dan legal yang seolah-olah itu resmi dan menjadi biasa dilakukan.

Di Negara lain kasus korupsi, adalah sebuah kejahatan yang sangat tinggi dan merugikan Negara yang dapat dihukum seberat-beratnya dan bahkan ada yang menerapkan hukuman mati nagi para koruptor tersebut. Namun , sangat berbeda sekali dengan sebuah negeri yang daerah subur dan kaya akan sumber daya alam, tapi yang terjadi pada rakyatnya miskin dan menderita, yang berbanding terbalik dengan kondisi para penguasanya yang kaya raya dan hidup makmur.

Inilah yang aneh pada suatu negeri, entah apa dan kenapa para pemimpin dan penguasa di negeri tersebut, dimana letak hati nurani dan perasaannya terhadap nasib rakyatnya, apakah sudah tidak ada dan mati rasa terhadap rakyatnya, dapat kita yang terjadi saat ini.

Mungkin sudah menjadi nasib menjadi rakyat, hanya bisa disuruh bayar pajak yang tinggi, biaya kehidupan yang semuanya naik dan semakin tidak terjangkau, sementara pemimpin dan penguasanya hidup senang dan bahagia diatas penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya sendiri.