GURU NON ASN DILARANG MENGAJAR

bandaro Mei 06, 2026

Larangan Mengajar Guru Non-ASN (Mei 2026)

Berdasarkan regulasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), terdapat kebijakan strategis mengenai status penugasan guru Non-ASN di sekolah negeri. Berikut adalah poin-poin akurat yang perlu Anda ketahui:

1. Dasar Hukum dan Surat Edaran

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 serta Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026. Aturan ini menegaskan bahwa sekolah negeri ke depannya hanya boleh diisi oleh aparatur sipil negara (PNS dan PPPK).

2. Batas Waktu Masa Transisi (31 Desember 2026)

Kabar mengenai guru non-ASN dilarang mengajar tidak berlaku seketika. Pemerintah memberikan masa transisi:

Hingga 31 Desember 2026: Guru non-ASN masih diperbolehkan mengajar di sekolah negeri.
Mulai 1 Januari 2027: Secara regulasi, sekolah negeri dilarang lagi memberikan penugasan baru kepada tenaga non-ASN.

3. Syarat Guru yang Boleh Bertahan hingga Akhir 2026

Tidak semua guru honorer otomatis masuk dalam masa transisi ini. Syarat utamanya adalah:

Terdaftar di Dapodik: Wajib sudah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) maksimal per 31 Desember 2024.
Aktif Bertugas: Masih aktif melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

4. Hak dan Kesejahteraan Selama Masa Transisi

Pemerintah memastikan pemberian tunjangan tetap berjalan selama periode ini:

Tunjangan Profesi (TPG): Guru bersertifikat pendidik yang memenuhi beban kerja tetap menerima TPG.
Insentif Pusat: Guru yang memiliki sertifikat pendidik namun belum memenuhi jam, atau guru yang belum bersertifikat, akan mendapatkan insentif dari kementerian (rata-rata sebesar Rp300.000).
Tambahan Penghasilan Daerah: Pemerintah Daerah diperbolehkan memberi tambahan penghasilan sesuai kemampuan APBD masing-masing.

5. Klarifikasi Misinformasi

Beberapa sumber menyebutkan guru non-ASN akan diberhentikan massal tanpa solusi. Faktanya:

Pemerintah sedang melakukan validasi data berjenjang (target rampung Mei 2026) untuk memetakan kebutuhan formasi.
Guru non-ASN yang ada saat ini didorong untuk mengikuti seleksi PPPK atau PNS 2027 guna mendapatkan kepastian status hukum.
Di beberapa wilayah (seperti Kota Bontang dan Purworejo), pemerintah daerah sedang mengajukan diskresi agar tetap bisa menggunakan tenaga honorer jika terjadi kekurangan guru akibat pensiun massal di tahun 2026.

Kesimpulan

Larangan mengajar bagi guru non-ASN di sekolah negeri secara resmi akan dimulai pada Januari 2027. Tahun 2026 ini merupakan tahun terakhir atau masa transisi bagi guru honorer untuk meningkatkan status mereka menjadi ASN melalui seleksi yang disediakan pemerintah.