Bencana Sumatera Utara: Akses Sulit, Bantuan Terhambat, dan Suara Kritis Rakyat

MEDAN, 8 Desember 2025 - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut), termasuk yang terparah di Tapanuli Utara (Taput), terus memicu sorotan tajam, khususnya terkait distribusi bantuan yang dinilai lambat mencapai daerah terisolasi atau pelosok.

Meskipun upaya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan, tantangan geografis yang sangat berat dan kerusakan infrastruktur menjadi penyebab utama terjadinya hambatan ini.

1. Isu Keterlambatan Bantuan ke Pelosok

Keterlambatan distribusi logistik menjadi masalah utama yang dilaporkan, terutama di desa-desa yang terputus total akibat longsor dan jembatan yang ambruk.

Akses Terputus: Sumber utama hambatan adalah rusaknya jalan nasional dan jalan desa di beberapa kabupaten, termasuk rute vital dari Tarutung menuju Tapanuli Tengah dan Sibolga. Kondisi ini membuat penyaluran bantuan darat lumpuh di awal masa tanggap darurat.
Permintaan Maaf Pemerintah: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas penanganan bencana yang belum maksimal. Ia mengakui bahwa geografi wilayah bencana yang sangat luas, medan yang berat, serta cuaca yang tidak mendukung telah menyulitkan upaya distribusi logistik dan pencarian korban.
Upaya Logistik Udara: Untuk mengatasi isolasi, TNI dan pihak terkait telah mengoptimalkan penggunaan helikopter untuk mengirim logistik ke desa-desa terisolasi di Tapanuli Utara, seperti Adiankoting. Distribusi via udara ini menjadi solusi krusial untuk memastikan bantuan sampai ke titik yang tidak bisa dijangkau jalur darat.
Bantuan Infrastruktur: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga menyalurkan bantuan layanan internet Starlink untuk memperbaiki koneksi di lokasi bencana, yang esensial untuk koordinasi bantuan dan komunikasi warga yang terisolasi.

2. Tanggapan dan Suara Kritis Rakyat

Respons publik terhadap penanganan bencana ini terbelah antara apresiasi terhadap upaya penyelamatan dan kritik tajam terhadap lambatnya respons birokrasi, terutama di media sosial.

A. Frustrasi dan Kritik Keras

Rakyat Bergerak Lebih Cepat: Beberapa pihak, termasuk media dan pengamat, menyoroti bahwa solidaritas publik dan relawan swasta seringkali bergerak lebih cepat daripada respons resmi pemerintah. Hal ini memunculkan narasi "Rakyat Bantu Rakyat" yang menjadi penopang utama di awal krisis.
Kasus Penjarahan: Insiden penjarahan minimarket di Tapanuli Tengah sempat disoroti sebagai indikasi kuat bahwa masyarakat berada dalam keadaan darurat dan kelaparan karena bantuan logistik yang terlambat tiba. Pengamat memperingatkan bahwa penjarahan ini adalah tanda kegagalan negara merespons kebutuhan dasar warga secara cepat.
Kekurangan Logistik Dasar: Warga di banyak titik terisolasi mengeluhkan minimnya kebutuhan dasar seperti tenda pengungsian, makanan siap saji, dan selimut untuk anak-anak, terutama saat bertahan dari dinginnya malam di lokasi pengungsian.
Tuntutan Status Bencana Nasional: Meskipun status darurat telah ditetapkan di tingkat daerah, ada desakan kuat dari berbagai pihak (termasuk anggota DPR dan DPD) agar bencana ini ditetapkan sebagai Bencana Nasional, yang dianggap dapat mempercepat alokasi anggaran dan mobilisasi sumber daya dari pusat.

B. Apresiasi dan Rasa Syukur

Bantuan Udara Menjadi Harapan: Bagi warga di desa-desa yang baru terjangkau, kedatangan bantuan via helikopter disambut dengan rasa syukur dan lega. Seorang warga di Tapanuli Utara menyatakan, "Kalau dengar suara helikopter, rasanya kayak ada yang ngangkat beban di dada."
Pemulihan Infrastruktur: Upaya cepat dari BUMN, seperti PLN yang berhasil memulihkan 100% kelistrikan di wilayah terdampak, serta Timah ERG yang memberikan layanan kesehatan, mendapatkan apresiasi karena membantu memulihkan layanan publik.
Bantuan Pemerintah Pusat: Pemerintah telah menyalurkan bantuan logistik senilai miliaran rupiah dan mendirikan puluhan dapur umum yang mampu menyalurkan ratusan ribu porsi makanan setiap hari untuk korban di Sumatera. Presiden Prabowo juga menyetujui anggaran bantuan perbaikan rumah yang rusak sebesar Rp60 juta per rumah, meskipun ada permintaan agar angka ini disesuaikan dengan inflasi.

3. Data Korban dan Langkah Pemulihan

Hingga saat ini, bencana di Sumatera (termasuk Sumut, Aceh, dan Sumbar) telah mengakibatkan lebih dari 1 juta jiwa mengungsi, dengan total korban meninggal dunia di seluruh Sumatera mencapai ratusan orang.

Langkah pemulihan dan penanganan darurat terus dioptimalkan, dengan fokus pada:

Distribusi Bantuan: Mengoptimalkan jalur darat yang mulai pulih dan tetap mengandalkan jalur udara untuk daerah terisolasi.
Pemulihan Akses: Kementerian PU telah mengalihkan alat berat untuk mempercepat pemulihan akses jalan yang terputus.
Bantuan Permanen: Presiden menyetujui bantuan Rp60 juta per rumah yang rusak parah/hancur, dan Rp30 juta untuk hunian sementara, sebagai langkah menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Layanan Psikososial: Tim Tagana dari Kemensos juga dikerahkan untuk evakuasi dan layanan dukungan psikososial.