1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Analisis Multi-Sektor (2024-2025)

Laporan Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Analisis Multi-Sektor (2024-2025)

I. Pendahuluan dan Konteks

Evaluasi satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (20 Oktober 2024 – Oktober 2025) merupakan momen krusial untuk menilai arah kebijakan, efektivitas kabinet, dan dampaknya terhadap demokrasi serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintahan ini menjanjikan kelanjutan pembangunan berkelanjutan dan fokus pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara umum, terdapat pandangan yang kontras di antara para ahli dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibandingkan dengan data resmi pemerintah:

Pandangan Kritis (LSM & Sebagian Akademisi): Penilaian publik dan ahli cenderung rendah, mencerminkan kekhawatiran tentang regresi demokrasi, konsolidasi politik, dan kurangnya perencanaan program yang matang, terutama di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan (Sumber: CELIOS, WALHI, ICW).
Pandangan Resmi Pemerintah: Menekankan capaian positif dalam stabilitas ekonomi makro, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta realisasi program pro-rakyat (Sumber: Kemenkeu, Kominfo).

II. Sektor Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

A. Capaian Ekonomi Makro (Data Pemerintah)

Pemerintah mengklaim capaian positif yang menunjukkan fondasi ekonomi yang kuat:

Indikator Ekonomi	Capaian 1 Tahun (hingga Q3 2025)	Catatan
Pertumbuhan Ekonomi	Stabil di sekitar $5,04\%$ (Triwulan III 2025)	Salah satu yang tertinggi di antara negara G20.
Inflasi (YoY)	Terjaga rendah di $2,65\%$	Dianggap stabil dan salah satu yang terendah di G20.
Defisit APBN	$1,56\%$ dari PDB	Terjaga rendah.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Turun menjadi $4,76\%$ (Februari 2025)	Diklaim terendah sejak krisis 1998.
Angka Kemiskinan	Turun menjadi $8,47\%$ (Maret 2025)	Diklaim sebagai capaian terendah sepanjang sejarah.
Investasi	Nilai investasi produk persetujuan KKPR mencapai Rp357,17 Triliun.	Menunjukkan kepercayaan pasar modal dan iklim investasi yang positif.

B. Analisis Ahli Ekonomi (LPEM FEB UI & Lainnya)

Sinyal Kekhawatiran Ekonomi: Survei ahli ekonomi (misalnya LPEM FEB UI, Semester II 2025) menunjukkan kekhawatiran yang berlanjut. Mayoritas ahli (sekitar $47\%$) menilai kondisi ekonomi saat ini memburuk atau jauh lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya, sementara hanya minoritas kecil ($12,5\%$) yang melihat adanya perbaikan.
Kesenjangan Data dan Realita: Meskipun data makro menunjukkan perbaikan, para ahli mempertanyakan apakah data ini mencerminkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh publik, terutama di tengah isu daya beli dan pelemahan kelas menengah yang dilaporkan sebelumnya.
Kebijakan Fiskal dan MBG: Program utama Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan utama.
- Kritik: Program ini dianggap mengikis ruang fiskal negara secara signifikan dan berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran. Perencanaan dan eksekusi di lapangan dinilai masih kurang jelas dan terkesan terburu-buru, dengan risiko penyalahgunaan atau kualitas makanan yang buruk (Sumber: UGM, CELIOS).
- Capaian (Pemerintah): Pemerintah melaporkan bahwa $1.410.000.000$ porsi MBG sudah dibagikan, menjangkau lebih dari $36,7$ juta penerima manfaat dari target total $82,9$ juta anak sekolah, ibu hamil, dan balita.

III. Sektor Hukum dan Pemberantasan Korupsi

A. Kritik Kinerja Hukum dan Demokrasi

Kelompok masyarakat sipil (ICW, WALHI, YLBHI) memberikan rapor merah untuk sektor hukum dan tata kelola pemerintahan:

Komitmen Pemberantasan Korupsi Dipertanyakan:
- Adanya wacana awal mengenai pengampunan koruptor (amnesti) dan mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset dinilai menunjukkan komitmen yang palsu atau menurun dalam pemberantasan korupsi (Sumber: ICW).
- Terjadi normalisasi konflik kepentingan dan pengawasan lembaga penegak hukum yang tumpul.
Militarisme dan Hak Sipil: Terdapat kekhawatiran mengenai upaya sistematis untuk memperkuat dominasi militer di ruang sipil, termasuk melalui pengesahan revisi undang-undang tertentu (misalnya UU TNI) yang memperluas peran militer, yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi (Sumber: WALHI, INFID).
Keadilan Ekologis: Kebijakan yang bersifat ekstraktif dan mengabaikan hak asasi manusia serta lingkungan hidup dinilai berlanjut, memicu bencana ekologis, dan mengorbankan prinsip-prinsip keadilan ekologis (Sumber: WALHI).

B. Capaian Hukum dan Penegakan (Data Pemerintah)

Meskipun kritik tajam, pemerintah mengklaim keberhasilan dalam penegakan hukum:

Pengalihan Anggaran: Anggaran yang rawan korupsi dialihkan untuk program pro-rakyat (diklaim sebesar Rp300 Triliun).
Penyelamatan Kerugian Negara: Diklaim telah diselamatkan lebih dari Rp1.000 Triliun kerugian negara.
Reformasi Kehakiman: Kenaikan gaji hakim tingkat terendah hingga $280\%$ untuk meningkatkan integritas.
Kepastian Hukum: Program transformasi digital di Kementerian Hukum untuk menjamin kepastian waktu, biaya, dan akses pelayanan.

IV. Sektor Sosial, Politik, dan Tata Kelola

A. Penilaian Kinerja Kepemimpinan (Survei Ahli CELIOS)

Survei penilaian oleh ahli (expert judgment) menunjukkan skor kinerja yang sangat rendah pada akhir tahun pertama:

Jabatan	Nilai Rata-Rata (Skala 1-10)	Persentase Nilai "Sangat Buruk" (Nilai 1)
Kabinet Prabowo-Gibran	3 dari 10	$29\%$
Presiden Prabowo Subianto	3 dari 10	$29\%$
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka	2 dari 10	$61\%$

Implikasi: Penurunan nilai rata-rata kinerja dibandingkan awal masa jabatan (100 hari) mengindikasikan penurunan kepercayaan publik yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal masyarakat. Nilai rendah untuk Wakil Presiden Gibran dinilai mencerminkan minimnya peran strategis dalam periode satu tahun pemerintahan.

B. Kebijakan Sosial dan Pelaksanaan Program

Fokus Program: Selain MBG, program-program lain mencakup pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan bantuan sosial, Cek Kesehatan Gratis, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Kritik Tata Kelola: Ahli politik (misalnya dari UGM) menilai pemerintahan masih disibukkan dengan konsolidasi internal, di mana struktur kabinet yang besar dan kepentingan yang bersaing membuat kinerja terlihat lebih melayani kelompok internal daripada publik luas. Pembentukan kementerian/lembaga baru dinilai berpotensi memperlambat koordinasi.

V. Sektor Pertahanan dan Kebijakan Luar Negeri

Meskipun data eksplisit dari para ahli mengenai kebijakan luar negeri satu tahun penuh terbatas, tren yang terlihat adalah sebagai berikut:

Fokus Pertahanan: Sesuai latar belakang Presiden, terdapat penekanan yang kuat pada modernisasi dan penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan militer, yang diindikasikan dengan peningkatan anggaran pertahanan.
Diplomasi: Pemerintahan melanjutkan kebijakan luar negeri bebas aktif, dengan fokus pada penguatan hubungan dengan negara-negara besar dan upaya perdamaian regional. Isu-isu seperti krisis global dan peran Indonesia di G20 tetap menjadi prioritas.

VI. Kesimpulan dan Proyeksi

Secara rinci, satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran ditandai oleh dualitas kinerja:

Ekonomi Makro: Terdapat stabilitas yang kuat dan klaim penurunan angka kemiskinan/pengangguran yang didukung data pemerintah, meskipun para ahli ekonomi masih menyuarakan kekhawatiran tentang kualitas pertumbuhan dan dampaknya di tingkat mikro.
Hukum dan Demokrasi: Sektor ini menghadapi kritik paling keras dari LSM dan akademisi, dengan penilaian bahwa terjadi kemunduran dalam komitmen antikorupsi dan konsolidasi oligarki politik.
Kesejahteraan Rakyat: Program unggulan MBG telah direalisasikan secara masif, tetapi dikritik karena perencanaan yang kurang matang, risiko fiskal, dan potensi inefisiensi.

Rekomendasi Ahli (Proyeksi 2026):

Pemerintah harus memprioritaskan perencanaan kebijakan yang didasarkan pada perhitungan yang teliti dan bukti ilmiah, bukan sekadar janji politik.
Perlu adanya reformasi birokrasi yang serius dan fokus pada penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat, serta mengurangi efisiensi kabinet yang terlalu gemuk.
Komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus diperkuat dengan langkah nyata, termasuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan menjaga independensi penegak hukum.