Surat Terbuka Eks Wamenkumham Denny Indrayana

Surat Terbuka Eks Wamenkumham Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Mengenai Kedudukan dan Pemecatan Wapres Gibran

Tanggal Terbit: Senin, 27 Juli 2026

Kategori: Politik & Hukum Ketatanegaraan

Lokasi: Jakarta, Indonesia

JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Denny Indrayana, menyampaikan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam surat terbuka bertajuk "Memecat Gibran", Denny menyoroti etika ketatanegaraan, simbolisme kedudukan presiden dan wakil presiden, serta mendesak agar Presiden Prabowo mengambil langkah tegas terkait keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

3. Poin-Poin Utama Isi Surat Terbuka Denny Indrayana

Dalam dokumen publik yang dirilis melalui kanal resminya, Denny Indrayana menyampaikan beberapa sorotan utama ketatanegaraan:

A. Simbolisme Protokoler dan Kesejajaran Lembaga Kepresidenan

• Insiden Protokoler: Denny menyoroti dinamika tata tempat (seating arrangement) dalam acara kenegaraan resmi di mana posisi duduk Presiden dan Wakil Presiden terkesan tidak sejajar.

• Makna Konstitusional: Menurut Denny, Presiden (RI-1) dan Wakil Presiden (RI-2) adalah satu kesatuan dwitunggal konstitusional (constitutional pairing). Oleh karena itu, posisi protokoler harus mencerminkan kesejajaran lembaga kepresidenan sebagaimana diatur dalam tata krama hukum negara.

B. Cacat Etika Konstitusi dan Syarat Legitimasi

• Gugatan Terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023: Denny menegaskan kembali pandangannya bahwa pencalonan Gibran bermula dari pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi (skandal "Paman Usman"), yang menurutnya merusak tatanan hukum dan supremasi hukum di Indonesia.

• Argumen Layak/Tidak Layak: Atas dasar cacat etika moral-konstitusional tersebut, Denny menyatakan bahwa secara substantif Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat legitimasi moral untuk menduduki kursi Wakil Presiden.

C. Mendorong Mekanisme Ketatanegaraan untuk Pemberhentian Wapres

• Mekanisme Konstitusi: Denny mendorong Presiden dan DPR untuk tidak ragu menggunakan instrumen ketatanegaraan apabila ditemukan pelanggaran hukum atau masalah legitimasi serius yang mengganggu jalannya pemerintahan.

• Risiko Sensor Informasi di Istana: Denny mengimbau Presiden Prabowo agar membuka pintu terhadap informasi yang objektif dan fakta hukum yang sebenarnya, tanpa terhalang oleh laporan manis dari lingkaran dalam Istana.

4. Analisis Ketatanegaraan: Prosedur Pemakzulan/Pemberhentian Wapres di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur sangat ketat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945:

1. Alasan Hukum (Pasal 7A UUD 1945): Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti:

   • Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara.

   • Korupsi atau penyuapan.

   • Tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

   • Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.

2. Mekanisme Konstitusional (Pasal 7B UUD 1945):

   • DPR: Mengajukan usulan pemberhentian dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna (yang dihadiri minimal 2/3 anggota DPR).

   • Mahkamah Konstitusi (MK): DPR wajib menyampaikan usulan tersebut ke MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus apakah Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum.

   • MPR: Jika MK memutuskan Wapres terbukti bersalah, DPR menyelenggarkan sidang paripurna untuk meneruskan usul ke MPR. Keputusan MPR wajib diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal 3/4 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

5. Profil Singkat Denny Indrayana

• Nama Lengkap: Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

• Jabatan Terkemuka:

  • Wamenkumham RI (2011–2014)

  • Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi (2008–2011)

  • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM)

  • Advokat terdaftar di Indonesia dan Australia (Senior Partner INTEGRITY Law Firm)

• Pendidikan:

  • S1 Hukum – Universitas Gadjah Mada (UGM)

  • S2 Master of Laws (LL.M.) – University of Minnesota, AS

  • S3 Doctor of Philosophy (Ph.D.) – University of Melbourne, Australia

6. Angle Liputan Jurnalistik & Daftar Narasumber Konfirmasi (Next Steps)

Untuk melengkapi laporan jurnalistik Anda agar berimbang (cover both sides), berikut beberapa poin konfirmasi yang perlu dilakukan:

1. Konfirmasi Pihak Istana / Mensesneg / Kantor Komunikasi Kepresidenan:

   • Tanggapan Istana terhadap surat terbuka Denny Indrayana.

   • Penjelasan teknis mengenai tata tempat/protokoler kenegaraan dalam acara presiden-wapres.

2. Tanggapan DPR RI (Komisi III / Pimpinan DPR):

   • Sikap fraksi-fraksi di DPR mengenai isu ketatanegaraan yang diangkat oleh Denny Indrayana.

3. Perspektif Pengamat Hukum Tata Negara (HTN):

   • Pandangan akademisi HTN mengenai peluang dan batasan hukum atas usulan pemakzulan/pemberhentian Wapres berdasarkan Pasal 7A UUD 1945.