PRESIDEN PRABOWO SALAH SEBUT GAJI GURU NAIK 300 PERSEN

KRONOLOGI DAN KLARIFIKASI PRESIDEN PRABOWO SALAH SEBUT GAJI GURU NAIK 300 PERSEN

Pada hari Rabu, 20 Mei 2026, sebuah momen menarik terjadi dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI ketika Presiden Prabowo Subianto secara tidak sengaja salah menyebutkan bahwa pemerintahannya telah menaikkan gaji guru hingga hampir 300 persen. Angka fantastis tersebut seketika memicu perhatian publik sebelum akhirnya langsung dikoreksi secara mandiri oleh Presiden di podium.

Berikut adalah rincian lengkap, kronologi, fakta, serta konteks di balik pernyataan tersebut agar diperoleh pemahaman yang utuh dan akurat.

1. Identitas Peristiwa

Tokoh Utama: Presiden RI Prabowo Subianto
Waktu Kejadian: Rabu, 20 Mei 2026
Lokasi Kejadian: Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta
Agenda Acara: Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI guna penyampaian langsung dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. (Catatan: Prabowo merupakan Presiden RI pertama yang menyampaikan KEM-PPKF secara langsung di hadapan parlemen).

2. Kronologi Kejadian & Pernyataan Langsung (Verbatim)

Kekeliruan pengucapan ini terjadi ketika Presiden Prabowo sedang memaparkan pentingnya reformasi hukum dan penguatan integritas lembaga peradilan untuk mewujudkan negara maju.

Kutipan Salah Ucap:

"Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru, ada yang sampai hampir 300 persen naiknya, penghasilan guru-guru..."

Detik-Detik Klarifikasi Instan:

Sesaat setelah mengucapkan kalimat di atas, Presiden Prabowo menyadari ada yang keliru dengan data yang ia sampaikan. Beliau sempat terdiam selama beberapa detik di atas podium sebelum langsung mengoreksi pernyataannya secara spontan:

"Eh, (maksudnya) hakim-hakim kita, maaf, hakim."

Klarifikasi instan tersebut meluruskan bahwa alokasi kenaikan pendapatan hingga hampir 300% tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi para hakim, bukan tenaga pendidik (guru).

3. Konteks Pidato: Mengapa Gaji Hakim Naik Drastis?

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah pilar utama bagi negara yang ingin maju. Agar sistem hukum bersih, aparatur penegak hukum—khususnya hakim—harus memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat layak agar terhindar dari praktik suap dan korupsi.

Beberapa poin penjelas yang disampaikan Presiden terkait kenaikan gaji hakim antara lain:

Pemberantasan Suap: Pemerintah ingin memastikan para hakim di Indonesia memiliki imunitas moral yang kuat. "Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu," tegas Prabowo.
Perbandingan Regional: Beliau merasa bangga karena berdasarkan laporan yang diterimanya, tingkat kesejahteraan hakim junior di Indonesia saat ini bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan hakim dengan level setara di negara tetangga seperti Malaysia.

4. Kondisi Riil Kesejahteraan Guru & Kendala Anggaran

Meskipun terjadi salah ucap, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmennya untuk menaikkan kesejahteraan guru tidak berkurang. Namun, ia secara jujur mengakui adanya kendala kapasitas anggaran negara yang belum mampu langsung mendongkrak pendapatan guru setinggi angka kenaikan para hakim.

Presiden menjabarkan salah satu penyebab utama masih minimnya anggaran untuk guru dan ASN biasa:

Masalah Sistemik: Under-Invoicing (Penipuan Ekspor-Import)

Menurut Presiden, kebocoran anggaran negara yang masif disebabkan oleh praktik manipulasi laporan perdagangan atau under-invoicing (khususnya ekspor sumber daya alam).

Modus Operandi: Eksportir nakal membuat perusahaan cangkang di luar negeri, lalu menjual komoditas dari dalam negeri ke perusahaan tersebut dengan harga fiktif yang sangat murah (jauh di bawah harga pasar sesungguhnya) agar terhindar dari pajak riil di Indonesia.
Dampak Nyata: Pendapatan negara hilang hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. "Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat," pungkas Prabowo.

Kesimpulan

Fakta Sebenarnya: Kenaikan pendapatan hingga hampir 300% adalah untuk para hakim, bukan guru.
Sifat Kejadian: Merupakan kesalahan ucap manusiawi (slip of the tongue) yang langsung disadari dan dikoreksi seketika oleh Presiden Prabowo Subianto di podium tanpa perlu intervensi pihak lain.
Posisi Guru: Kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas pemerintah (dengan program sertifikasi dan kenaikan gaji bertahap yang telah dicanangkan sejak akhir 2024/awal 2025), namun ruang fiskalnya masih harus diperjuangkan lewat pemberantasan fraud perdagangan seperti under-invoicing.